KALAMANTHANA, Jakarta – Divisi Propam Polri akan menggelar sidang kode etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dalam kasus penyadapan ilegal. Bakal bernasib sama seperti Irjen Ahrie Sonta Nasution?

Sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso, menurut rencana, bakal digelar pada Selasa 17 November 2026. Eko Hadi Santoso sudah ditetapkan sebagai tersangka penyadapan ilegal oleh penyidik Bareskrim Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudho Wisnu Andiko, membenarkan rencana sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso itu.

“Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Trunoyudho Wisnu Andiko di Jakarta, Senin 16 November 2026.

Trunoyudo mengatakan dugaan pelanggaran yang dipersangkakan terhadap Eko Hadi Santoso meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, dan tindakan tidak sesuai prosedur, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal.

Dugaan tersebut berkaitan dengan penggunaan akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, baik saat EHS menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun ketika menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas (Plt.) jabatan tersebut.

Atas dugaan pelanggaran itu, EHS dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Sidang KKEP tersebut akan dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua merangkap anggota, didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota.

Sementara itu, anggota komisi lainnya terdiri atas Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Trunoyudo memastikan seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas dan akuntabilitas.

“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Keempatnya Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Pada Selasa (10/11), Divpropam Polri menggelar sidang KKEP terhadap Ahrie Sonta. Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Atas putusan tersebut, Ahrie Sonta menyatakan mengajukan banding. (*)