Baru 3 Kecamatan Miliki Perbup Batas Desa, Asisten I Setda Katingan Kalpin Buka Rakornis Pemdes

Penulis: Redaksi  •  Senin, 16 November 2026 | 20:47:11 WIB

KALAMANTHANA, Kasongan — Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Katingan, Kalpin, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemerintahan Desa (Pemdes)/Kelurahan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk Kabupaten Katingan di Aula Kantor Bappedalitbang Kabupaten Katingan, Senin (16/11/2026) pagi.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Katingan, Ponny Natalia, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Katingan, para camat, ratusan kepala desa (kades), lurah se-Kabupaten Katingan, serta perwakilan dari Pemprov Kalteng.

Dalam sambutan tertulis Bupati Katingan, Saiful, yang dibacakannya, Kalpin menekankan bahwa penetapan dan penegasan batas desa merupakan hal krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Batas wilayah yang jelas tidak hanya memberikan kepastian hukum administrasi, tetapi juga mempermudah perencanaan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mencegah potensi perselisihan antardesa.

Namun, dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Katingan, Kalpin mengungkapkan bahwa baru tiga kecamatan yang telah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) tentang batas desa, yaitu Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Marikit, dan Kecamatan Pulau Malan.

"Artinya, masih terdapat 10 wilayah kecamatan yang belum memiliki Perbup batas desa," ujar Kalpin. Ia berharap pekerjaan rumah (PR) ini dapat segera diselesaikan secara bertahap. Melalui rakornis ini, para camat dan kades diharapkan mampu membangun komunikasi serta menyamakan persepsi guna mencapai kesepakatan batas wilayah masing-masing.

Kalpin juga menegaskan bahwa penyelesaian batas desa bukanlah persoalan memperluas atau mempersempit wilayah, melainkan mewujudkan kepastian hukum administrasi pemerintahan desa.

"Oleh karena itu, kepada seluruh camat dan kades agar mengedepankan musyawarah dan kerja sama demi kepentingan masyarakat," pintanya.

Kesepakatan yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar bagi Pemkab Katingan untuk memfasilitasi proses penetapan dan penegasan batas desa hingga disahkan melalui Perbup sesuai peraturan perundang-undangan.

"Intinya, dalam musyawarah nanti, jangan sampai perbedaan pendapat mengenai batas wilayah justru menghambat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya. (sly)

Reporter: Redaksi
Back to top