KALAMANTHANA, Jakarta – Divisi Propam Polri bakal menyidang etik Irjen Eko Hadi Santoso terkait kasus dugaan penyadapan ilegal. Siapakah Eko Hadi Santoso?
Sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso, menurut rencana, bakal digelar pada Selasa 17 November 2026. Eko Hadi Santoso sudah ditetapkan sebagai tersangka penyadapan ilegal oleh penyidik Bareskrim Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudho Wisnu Andiko, membenarkan rencana sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso itu.
“Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Trunoyudho Wisnu Andiko di Jakarta, Senin 16 November 2026.
Eko Hadi Santoso adalah seorang perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian Tahun 1999. Dia dikenal memiliki spesialisasi di bidang reserse, pemberantasan narkotika, hingga teknologi informasi kepolisian.
Ia tercatat sebagai salah satu alumni muda dari angkatan Akpol 1999 yang sukses menembus pangkat jenderal bintang dua.
Eko Hadi Santoso merupakan alumni SMA Taruna Nusantara Magelang angkatan ke-4 yang lulus pada tahun 1996.
Ia menyelesaikan pendidikan perwira di Akademi Kepolisian (Akpol) pada tahun 1999. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) serta Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri.
Sepanjang kariernya, Eko Hadi Santoso banyak meniti penugasan operasional di satuan reserse dan unit teknologi Polri.
Dia, misalnya, pernah menjadi Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2015). Tugasnya adalah memimpin satuan operasional penindakan kejahatan jalanan dan kejahatan umum tingkat tinggi.
Setahun berselang, dia menjabat Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Tak lama berselang, tepatnya pada 2018, Eko dipercaya menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.
Eko sendiri ditarik ke Mabes Polri pada 2020. Awalnya, dia menjabat Kabag Monitoring dan Evaluasi Robinopsnal Bareskrim Polri tahun 2020.
Kariernya menjulang. Dua tahun kemudian, dia berhak atas bintang satu alias mendapatkan pangkat brigadir jenderal, saat dipercaya menjadi Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II Divisi TIK Polri.
Puncak kariernya adalah saat mendapat kepercayaan menjadi Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada tahun 2025. Meski hanya setahun lebih memimpin Dirtipidnarkoba, Eko terhitung berhasil.
Hanya saja, selepas itu, dia digeser menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemidklat Polri. Dia mendapatkan promosi pangkat bintang dua, yakni inspektur jenderal.
Tak lama setelah itu, namanya menjadi pembicaraan atas dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal yang melibatkan antara lain mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Slamet Uliandi.
Ia diduga menyalahgunakan wewenang dengan memanfaatkan fasilitas Monitoring Center Bareskrim untuk menyadap secara ilegal tanpa prosedur hukum resmi. (*)