KALAMANTHANA, Jakarta – Kerja sama PT Migas Bumi Kota Bekasi dan PT Pertamina EP diperkirakan merugikan negara hingga Rp2 triliun. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono pun diperiksa sebagai saksi.
Pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono tersebut dijadwalkan hari Selasa 17 November 2026 ini di Jakarta.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna di Jakarta, Selasa, mengatakan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi itu telah dijadwalkan dan tinggal menunggu kedatangan yang bersangkutan.
“Kalau terjadwal hari ini diperiksa sebagai saksi. Kita tunggu saja,” katanya.
Adapun Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahjono dijadwalkan diperiksa oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) pada sekitar pukul 10.00 WIB.
Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung sebelumnya mengambil alih penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas (Migas) Bumi Kota Bekasi (Perseroda) dalam KSO dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024 dari Kejaksaan Negeri Bekasi.
Anang menjelaskan perkara tersebut bermula dari kerja sama PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP untuk mengelola sumur minyak yang berada di wilayah Kota Bekasi.
Menurut penyidik, dalam pelaksanaan kerja sama tersebut diduga terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap mekanisme perizinan.
"Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan," kata Anang.
Dia mengatakan penyidik menduga penyimpangan tata kelola tersebut mengakibatkan kerugian dan defisit pada pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama.
Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp2 triliun.
"Uang itu yang rugi tidak hanya perusda (perusahaan daerah) yang membebani anggaran, tetapi juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian," katanya.
Penyidik masih mendalami perkara tersebut, termasuk mengumpulkan alat bukti dan memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama. (*)