GDAN dan Polda Kalteng Segera Teken Kerja Sama Untuk Perkuat Sinergi Pemberantasan Narkoba

Penulis: Huda  •  Sabtu, 21 November 2026 | 13:56:39 WIB
Ketua GDAN, Dan Gubernur Kalteng, Kapolda Kalteng Serta Kepala BNN RI, Yang Saat Ini Menjadi Kapolri Mengikuti Deklarasi Perang Melawan Narkoba, Pada Agustus 2026, di Palangka Raya

KALAMANTHANA, Palangka Raya – Upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Tengah memasuki babak baru yang lebih masif. Ketua Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN), Sadagori Henoch Binti atau yang akrab disapa Ririen Binti, dijadwalkan akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama strategis bersama Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) pada Senin, 23 November 2026, pukul 08.00 WIB, bertempat di Mapolda Kalteng, Palangka Raya.

Langkah kolaboratif ini menjadi wujud nyata partisipasi masyarakat dan elemen adat dalam mendukung aparat penegak hukum memerangi ancaman narkoba yang kian merusak sendi kehidupan masyarakat, moral, hingga tatanan budaya di Bumi Tambun Bungai.

Kepada wartawan, sabtu ( 21/11/2026 ) Ririen Binti menyampaikan keyakinannya bahwa sinergi resmi antara GDAN dan Polda Kalteng akan memaksimalkan langkah juang pemberantasan narkoba hingga ke akar-akarnya. 

Menurutnya, semangat ini sejalan dengan tekad dan arahan tegas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, yang menempatkan pemberantasan narkoba sebagai prioritas utama demi menyelamatkan generasi bangsa.

"Melalui kerja sama ini, kami meyakini langkah juang memberantas peredaran gelap narkoba di Bumi Tambun Bungai akan semakin maksimal, terukur, dan menyentuh langsung para bandar dan pengedar, hingga pelindungnya, sebagaimana tekad dan arahan Bapak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto," ujar Ririen Binti dalam keterangannya menjelang agenda penandatanganan tersebut.

Lebih lanjut, kerja sama antara organisasi kemasyarakatan berbasis kearifan lokal dan kepolisian ini memiliki landasan hukum yang kuat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (khususnya Pasal 104 hingga Pasal 108), masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab seluas-luasnya untuk berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN). 

Sinergi ini juga selaras dengan prinsip pemolisian masyarakat (community policing) yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, di mana Polri membangun kemitraan aktif dengan potensi masyarakat dan lembaga adat untuk memelihara keamanan dan ketertiban.

Selama ini, GDAN dikenal konsisten mengambil peran di garis depan melalui berbagai aksi nyata, mulai dari edukasi bahaya narkoba, pendirian posko terpadu di wilayah rawan bersama aparat keamanan, hingga pengawalan proses hukum terhadap para bandar dan jaringan narkotika di Kalimantan Tengah.

Dengan diresmikannya payung kerja sama bersama Polda Kalteng yang dipimpin Kapolda Irjen Pol. Iwan Kurniawan pada Senin mendatang, GDAN berharap koordinasi di lapangan—baik dalam aspek pencegahan, deteksi dini, penyuluhan berbasis budaya Dayak, maupun pelaporan informasi jaringan peredaran—dapat berjalan lebih cepat dan efektif demi mewujudkan Kalimantan Tengah yang bersih dari narkoba (Bersinar).

Reporter: Huda
Back to top