Dinas Pendidikan Kalteng Dorong Perbaikan Data Bantuan Pendidikan

Penulis: Huda  •  Rabu, 01 April 2026 | 17:22:00 WIB
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo

KALAMANTHANA, Palangka Raya - Kisah perjuangan siswa dalam mengakses bantuan pendidikan kembali mencuat saat jajaran Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah berkunjung ke SMAN 2 Kuala Kapuas. Salah satu siswi kelas XII-C, Sylvia Agustina Pratiwi, menyampaikan langsung kondisi keluarganya yang berharap bisa mendapatkan bantuan KIP Kuliah.

Sylvia mengungkapkan bahwa dirinya berasal dari keluarga sederhana. Orang tuanya berprofesi sebagai penjual jamu dan termasuk pelaku UMKM, sementara ia merupakan anak tunggal dengan keterbatasan ekonomi. “Saya dari keluarga sederhana, orang tua berjualan jamu. Saya sudah mencoba mengurus dari awal kelas XII, tapi masih masuk desil 6 sampai 10. Padahal kondisi kami sebenarnya berharap bisa masuk desil 1 sampai 5,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pengajuan telah dilakukan melalui pihak kecamatan, namun hasil pendataan kesejahteraan belum mencerminkan kondisi riil keluarganya. Sylvia berharap ada peninjauan ulang agar bantuan pendidikan dapat lebih tepat sasaran.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menyatakan pihaknya akan mendorong perbaikan data agar siswa dengan kondisi serupa memperoleh haknya. “Supaya nanti saat kuliah bisa mendapatkan keringanan melalui KIP Kuliah, kita dorong agar bisa masuk desil 1 sampai 5. Adik ini merupakan salah satu potret dari banyak siswa lain yang mungkin memiliki kondisi serupa,” ujarnya.

Reza menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial untuk memastikan validitas data kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat akurasi data terpadu agar kebijakan bantuan pendidikan berjalan tepat sasaran dan berkeadilan.

Kasus yang dialami Sylvia menjadi gambaran nyata tantangan pendataan sosial di lapangan. Pemerintah diharapkan terus melakukan pembenahan agar tidak ada lagi siswa berpotensi yang terhambat melanjutkan pendidikan hanya karena kendala administratif. (mit).

 

 

 

 

 

Reporter: Huda
Back to top