KALAMANTHANA, Palangka Raya - Sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Komunikasi (FISIP-ADKOM) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) mengikuti kuliah lapangan di Kantor DPRD Kota Palangka Raya, Jalan Soekarno, Selasa (2/6/2026). Kegiatan ini bertujuan memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai teori organisasi dan implementasi kebijakan publik secara langsung di lingkungan lembaga legislatif daerah.
Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa memperoleh penjelasan mengenai struktur organisasi, sistem administrasi, serta mekanisme kerja DPRD Kota Palangka Raya.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengatakan kunjungan tersebut menjadi sarana edukasi bagi mahasiswa untuk mengenal lebih dekat fungsi dan tugas lembaga legislatif.
“Kami menyampaikan mengenai struktur organisasi dan sistem administrasi DPRD Kota Palangka Raya, mulai dari dasar hukumnya, struktur pimpinan, komisi-komisi, hingga alat kelengkapan dewan lainnya,” ujarnya.
Selain mempelajari struktur kelembagaan, mahasiswa juga mendapatkan pemahaman mengenai tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah (Perda), fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Menurut Subandi, pemahaman tersebut penting agar mahasiswa mengetahui peran DPRD dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah serta mengawal kepentingan masyarakat.
“Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa yang hadir dapat memahami tugas pokok dan fungsi DPRD, serta mengetahui bahwa anggota DPRD menjalankan tiga fungsi tersebut secara maksimal,” katanya.
Sementara itu, dosen pengampu mata kuliah Teori Organisasi Semester 2 FISIP-ADKOM UMPR, Anggelina Hariyanti, menjelaskan kuliah lapangan tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih komprehensif kepada mahasiswa.
Menurutnya, pembelajaran di lapangan memungkinkan mahasiswa melihat secara langsung penerapan teori organisasi dan proses pengambilan kebijakan di lembaga pemerintahan.
“Melalui kegiatan ini mahasiswa dapat mengetahui bagaimana struktur organisasi DPRD, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan rapat paripurna, hingga bagaimana anggota dewan menyikapi aspirasi masyarakat sesuai prosedur yang berlaku,” jelasnya.
Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep teoritis yang diperoleh di ruang kuliah, tetapi juga memiliki gambaran nyata mengenai tata kelola organisasi dan pelaksanaan fungsi lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan daerah. (Mit).