DPRD Dorong Pemerintah Kendalikan Harga Pangan di Barito Utara

Penulis: Huda  •  Jumat, 19 Juni 2026 | 17:56:13 WIB
Sekretaris Komisi II DPRD Barito Utara, Ardianto, dorong pemerintah daerah kendalikan inflasi dengan operasi pasar, GPM, subsidi petani, dan pengawasan distribusi.

KALAMANTHANA, Muara Teweh - Masyarakat Barito Utara mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok. Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD setempat. Sekretaris Komisi II DPRD Barito Utara, Ardianto, mendorong pemerintah daerah memperkuat langkah strategis dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan di tengah meningkatnya biaya distribusi akibat harga BBM.  

Politisi Partai Demokrat ini menilai operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) harus digelar secara rutin sebagai bentuk intervensi langsung pemerintah. “Keluhan masyarakat terkait mahalnya harga sembako harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah daerah perlu terus melakukan intervensi agar daya beli masyarakat tetap terjaga, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah,” ujarnya, Jumat (19/6/2026).  

Ardianto menjelaskan kenaikan harga sejumlah komoditas tidak lepas dari tingginya biaya transportasi dan distribusi. Karena itu, kebijakan komprehensif diperlukan, termasuk penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk mencegah kenaikan harga yang tidak wajar.  

Selain itu, dukungan kepada petani dan produsen lokal melalui subsidi benih unggul, pupuk, sarana produksi, maupun biaya logistik dinilai penting agar biaya produksi dapat ditekan. “Ketahanan pangan daerah harus diperkuat dari sektor hulu. Jika petani mendapatkan dukungan memadai, maka produksi akan meningkat dan pasokan pangan lebih terjamin,” tegasnya.  

Dalam aspek distribusi, ia mendorong percepatan penyaluran cadangan pangan pemerintah serta pengawasan rantai distribusi agar tidak terjadi hambatan yang memicu kelangkaan maupun lonjakan harga. Ardianto juga meminta peran Satgas Pangan dioptimalkan untuk menindak tegas praktik penimbunan dan spekulasi harga.  

“Pengawasan harus diperketat. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan situasi dengan menimbun barang atau memainkan harga sehingga semakin membebani masyarakat,” katanya.  

Lebih lanjut, ia menilai program bantuan pangan bagi masyarakat rentan perlu terus dilanjutkan sebagai bentuk perlindungan sosial, terutama ketika harga komoditas strategis melonjak. (Sly).

Reporter: Huda
Back to top