KALAMANTHANA, Palangka Raya - Pemadaman listrik bergilir yang melanda wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng) menuai kritik tajam. Kebijakan ini dinilai sangat merugikan masyarakat di berbagai sektor ekonomi dan sosial.
Sekretaris Karang Taruna Kalimantan Tengah, Freddy Simamora, menilai permohonan maaf dan penjelasan teknis yang disampaikan manajemen PLN saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kalsel beberapa waktu lalu masih terlalu normatif dan kurang detail.
Menurut Freddy, PLN memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan secara transparan kepada publik jika memang terjadi gangguan pada sistem pembangkit. “Jika ada pembangkit yang rusak, tunjukkan secara visual. Perlihatkan bagaimana kondisi kerusakannya dan bagaimana progres perbaikannya dari hari ke hari. Jangan biarkan masyarakat sebagai pelanggan hanya pasrah menunggu keajaiban yang tidak pasti,” tegasnya.
Selain transparansi, Freddy juga mendesak PLN untuk memberikan kompensasi yang layak kepada para pelanggan yang terdampak. Ia mengingatkan bahwa hubungan antara PLN dan konsumen harus berjalan secara adil. “Selama ini PLN tegas memberikan sanksi ketika pelanggan terlambat membayar tagihan. Sebaliknya, ketika pelayanan PLN buruk, kompensasi serupa harusnya otomatis berjalan,” ujarnya.
Freddy menekankan bahwa carut-marut pelayanan ini harus menjadi momentum koreksi total bagi manajemen PLN, mulai dari tingkat bawah hingga jajaran pimpinan tertinggi. Ia bahkan menuntut adanya pemotongan gaji bagi petinggi PLN sebagai bentuk tanggung jawab. “Jangan sampai pelayanan mengecewakan, tetapi para petinggi PLN tetap menerima gaji utuh dan bonus besar. Perlu ada pemotongan gaji sebagai bentuk tanggung jawab,” pungkasnya. (Sly).