KALAMANTHANA, Muara Teweh – Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Mery Rukaini, menegaskan bahwa rapat paripurna merupakan instrumen krusial dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Mery Rukaini saat memimpin Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRD Kabupaten Barito Utara di Gedung DPRD setempat, Selasa (14/7/2026).
Agenda strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati Barito Utara Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, Sekda Muhlis, unsur Forkopimda, anggota dewan, serta jajaran kepala perangkat daerah.
Mery Rukaini menjelaskan bahwa melalui paripurna ini, DPRD menjalankan tiga fungsi utamanya, yaitu pengawasan, penganggaran, dan legislasi.
“Agenda hari ini membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025, sekaligus menerima penyampaian pidato pengantar Bupati terkait Rancangan KUA-PPAS APBD TA 2027,” ujar Mery Rukaini.
Ia menambahkan, pandangan umum dari fraksi-fraksi dewan merupakan bentuk komitmen legislatif untuk memastikan seluruh program kerja pemerintah daerah yang telah lalu dipertanggungjawabkan secara terbuka dan sesuai aturan yang berlaku.
Di sisi lain, pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD 2027 dinilai sebagai langkah awal yang sangat strategis untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Barito Utara di masa mendatang. Oleh karena itu, pihak legislatif akan mencermati secara saksama setiap program yang diusulkan eksekutif.
“Kami akan memastikan setiap prioritas anggaran selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat dan visi pembangunan daerah,” imbuhnya.
Mery Rukaini berharap seluruh rangkaian pembahasan anggaran ini dapat berjalan lancar melalui kemitraan yang solid antara dewan dan pemerintah daerah. Sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama untuk membawa Kabupaten Barito Utara menjadi daerah yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. (sly)