KALAMANTHANA, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus memperkuat langkah menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Upaya tersebut diwujudkan melalui Gerakan Pangan Murah dan launching penyaluran bantuan pangan beras periode Juli–September 2026 yang digelar di Taman Kota Sampit, Rabu (19/8/2026).
Bupati Kotim Halikinnor Menegaskan bahwa persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan komoditas, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Pangan merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah memandang ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan stabilitas harga pangan sebagai bagian penting dari pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, harga pangan memiliki pengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Ketika harga komoditas meningkat, pengeluaran rumah tangga ikut bertambah. Karena itu, Gerakan Pangan Murah menjadi langkah konkret pemerintah untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan sekaligus menjaga keseimbangan pasokan dan harga.
Pemkab Kotim juga meminta perangkat daerah dan pemangku kepentingan melakukan pemantauan harga serta ketersediaan pangan di lapangan. Jika ditemukan gejolak harga atau gangguan pasokan, langkah antisipasi dan intervensi segera dilakukan agar kondisi pangan tetap terkendali.
Selain itu, kegiatan dirangkai dengan launching penyaluran bantuan pangan beras periode Juli–September 2026. Bantuan ini ditujukan kepada keluarga penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Halikinnor menekankan agar penyaluran dilakukan secara tepat sasaran, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kepada para penerima bantuan, saya berpesan agar bantuan yang diterima dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga,” tegasnya.
Kehadiran Gerakan Pangan Murah dan bantuan beras menunjukkan komitmen Pemkab Kotim dalam memperkuat perlindungan masyarakat dari tekanan harga kebutuhan pokok. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga stabilitas pangan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. (Su).