KALAMANTHANA, Palangka Raya – Kalimantan Tengah kini menunggu helikopter Black Hawk beroperasi penuh untuk memperkuat penanganan karhutla.
Kalimantan Tengah memperoleh dukungan helikopter Black Hawk untuk memperkuat operasi water bombing dalam penanganan karhutla.
Bantuan armada udara tersebut, ujar Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pemadaman di tengah kondisi kemarau yang masih berisiko.
Menurut Ahmad Toyib, dukungan Black Hawk tersebut menjadi tambahan kekuatan dalam operasi pemadaman dari udara.
Namun, saat ini unit tersebut belum dapat dioperasikan karena mengalami kerusakan mesin dan masih menunggu suku cadang dari luar negeri.
“Black Hawk ini merupakan salah satu dukungan untuk memperkuat operasi water bombing. Saat ini memang belum operasional karena mengalami kerusakan mesin dan masih menunggu suku cadang,” ujar Ahmad di Palangka Raya, Sabtu 29 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, proses pengadaan suku cadang membutuhkan waktu karena Black Hawk memiliki spesifikasi militer Amerika Serikat. Kondisi tersebut membuat pemenuhan kebutuhan teknisnya harus melalui prosedur dan perizinan tertentu.
“Spesifikasi Black Hawk ini merupakan spesifikasi militer, sehingga untuk mendatangkan suku cadangnya ada proses perizinan yang harus dipenuhi. Ini yang menyebabkan perbaikannya membutuhkan waktu,” jelasnya.
Sambil menunggu Black Hawk kembali beroperasi, BPBD Provinsi Kalimantan Tengah saat ini mengoperasikan empat helikopter water bombing. Armada tersebut difokuskan pada titik-titik yang dinilai strategis, termasuk kawasan Center of Gravity di Palangka Raya.
“Operasi water bombing saat ini kita arahkan terutama untuk mengamankan Center of Gravity di Palangka Raya, sehingga dampak karhutla tidak sampai mengganggu operasional penerbangan di Bandara Tjilik Riwut,” katanya.
Selain armada pemadam, Satgas Udara BPBD Provinsi Kalimantan Tengah juga mengoperasikan dua helikopter patroli, satu helikopter untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta satu pesawat Casa 212 untuk mendukung pelaksanaan OMC. (*)