KALAMANTHANA, Sampit – Memasuki puncak musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memperkuat koordinasi dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penguatan koordinasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar secara virtual dari Ruang Rapat Gedung B Setda Kotim, Senin (7/9/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla yang meningkat selama periode kemarau.
Wakil Bupati Kotim Irawati mengatakan, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat, dan pihak perusahaan menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya pencegahan maupun penanganan karhutla.
"Alhamdulillah, hari ini saya menghadiri Rapat Koordinasi antara Pemerintah dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dalam rangka penanggulangan dan penanganan puncak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting," kata Irawati.
Menurutnya, menghadapi puncak karhutla tidak cukup hanya mengandalkan penanganan ketika api sudah muncul. Kesiapsiagaan, pemantauan kondisi lapangan, serta respons cepat perlu diperkuat sejak dini agar potensi kebakaran dapat ditekan dan tidak berkembang luas.
"Dalam kapasitas sebagai Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, saya mengikuti arahan dan koordinasi pemerintah pusat terkait penguatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat, dan pihak perusahaan dalam upaya pencegahan serta penanganan karhutla," jelasnya.
Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah mendorong seluruh pihak yang memiliki wilayah kerja maupun areal konsesi untuk meningkatkan kewaspadaan. Pemantauan titik panas (hotspot), kesiapan personel dan peralatan, serta langkah penanganan awal menjadi hal yang perlu mendapat perhatian selama kondisi kemarau berlangsung.
Irawati menegaskan, penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, aparat, perusahaan, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam mencegah munculnya titik api sekaligus mempercepat penanganan apabila kebakaran terjadi.
"Semoga melalui koordinasi yang kuat dan langkah bersama, penanganan karhutla di Kotawaringin Timur dapat terus kita tingkatkan demi melindungi masyarakat, lingkungan, dan wilayah kita bersama," pungkasnya.
Pemkab Kotim berharap penguatan koordinasi tersebut dapat membuat setiap potensi karhutla ditangani lebih cepat sehingga kebakaran tidak meluas. Kewaspadaan juga diharapkan tetap dijaga masyarakat, khususnya di tengah kondisi lahan yang semakin kering selama puncak musim kemarau. (su)