KALAMANTHANA, Palangka Raya - Wakil Ketua II Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh, meminta pemerintah daerah memastikan anggaran penanganan Karhutla 2027 tidak sekadar besar, tetapi tepat sasaran dan mampu mencegah kebakaran meluas.
Menurutnya, evaluasi penanganan Karhutla sepanjang 2026 harus menjadi dasar dalam menyusun program tahun depan. Pemerintah perlu menghindari pola penanganan yang baru bergerak setelah api meluas dan membutuhkan biaya lebih besar.
“Anggaran 2027 harus digunakan secara tepat dan tidak boros. Kita harus belajar dari kejadian 2026 agar Karhutla dan kabut asap tidak kembali terulang,” tegasnya, Sabtu (12/9/2026).
Sri Ani mendorong porsi anggaran lebih diarahkan pada pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum memasuki periode rawan kebakaran.
Sejumlah kebutuhan, menurutnya, harus dipastikan sejak awal, mulai pemetaan kawasan rawan, patroli, pembasahan lahan, ketersediaan sumber air, sarana pemadaman hingga kesiapan personel.
Ia menilai penguatan pencegahan penting agar pemerintah tidak terus mengeluarkan anggaran besar ketika api sudah menyebar.
“Jangan sampai kita menghabiskan anggaran setiap tahun untuk memadamkan api, tetapi akar persoalannya tidak diselesaikan. Pencegahan harus diperkuat sehingga anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan hasil,” ujarnya.
Sri Ani juga meminta hasil evaluasi di lapangan selama 2026 diterjemahkan menjadi perbaikan konkret dalam program 2027.
Kelemahan yang ditemukan selama penanganan Karhutla perlu diperbaiki, sementara langkah yang terbukti efektif harus diperkuat agar penanganan lebih cepat dan terukur.
Sri Ani menekankan, keberhasilan kebijakan Karhutla tidak semestinya hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu mencegah kebakaran sejak dini, mengurangi dampak Karhutla, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kabut asap. (Mit).