KALAMANTHANA, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur mempertahankan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 31 Oktober 2026. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi kebakaran di sejumlah wilayah, kualitas udara, dampak kesehatan masyarakat, serta perkiraan musim kemarau yang masih berlangsung hingga akhir Oktober.
“Keputusan ini diambil setelah mencermati situasi wilayah, kualitas udara serta adanya dampak kesehatan yang semakin membahayakan,” tegas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku dalam sambutannya saat membuka Rapat Evaluasi 14 Hari Perpanjangan Status Tanggap Darurat Karhutla di Ruang Rapat Bupati Barito Timur, Rabu (14/10/2026).
Setelah Rapat dibuka kemudian dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ari Panan P. Lelo dimana Rapat ini dihadiri para camat se-Kabupaten Barito Timur, unsur TNI-Polri, BPBD dan Damkar, perangkat daerah, serta instansi terkait. Pembahasan difokuskan pada perkembangan karhutla di wilayah kecamatan, penanganan dampak terhadap kesehatan masyarakat, distribusi air bersih, dukungan lintas sektor, dan evaluasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2026.
Dalam paparan dan laporannya para camat menunjukkan kebakaran masih terjadi di sejumlah wilayah dengan luas lahan terdampak yang cukup besar. Kecamatan Pematang Karau melaporkan luas lahan terbakar sekitar 275 hektare dengan 63 kejadian, disusul Kecamatan Paju Epat seluas 162,2 hektare, Karusen Janang 133,9 hektare, Dusun Timur 70 hektare, dan Awang 18,3 hektare. Sementara itu, Kecamatan Benua Lima melaporkan 18 kejadian karhutla.
Upaya pemadaman terus dilakukan melalui pemadaman manual, penggunaan pompa air, penyekatan, serta dukungan perusahaan dan relawan. Namun, petugas masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain sulitnya akses menuju titik api, keterbatasan sumber air, kekurangan selang dan armada, serta potensi kebakaran berulang di lahan gambut. Di beberapa lokasi, api bahkan dilaporkan mendekati kawasan permukiman warga.
BPBD dan Damkar Kabupaten Barito Timur menyampaikan bahwa kejadian kebakaran di lapangan mengalami penurunan tajam. Meski demikian, ancaman belum sepenuhnya berakhir karena kondisi asap masih berdampak terhadap masyarakat dan titik panas masih ditemukan di kawasan gambut.
Berdasarkan informasi BMKG yang disampaikan dalam rapat, musim kemarau diperkirakan berlanjut hingga akhir Oktober. Dari 11 parameter pemantauan yang menjadi pertimbangan penanganan karhutla, baru satu parameter, yakni kejadian karhutla, yang menunjukkan penurunan. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk mempertahankan status tanggap darurat hingga 31 Oktober 2026.
Dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat menjadi perhatian serius. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur melaporkan jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) telah mencapai 2.803 kasus. Pemantauan kasus ISPA dan diare terus dikoordinasikan bersama BPBD. Selain itu, ruang khusus untuk pelayanan bantuan pernapasan telah disiapkan di setiap puskesmas.
Di tengah kondisi tersebut, pemenuhan kebutuhan air bersih juga menjadi prioritas. Penyaluran air bersih terus dilakukan oleh PDAM, pemerintah, perusahaan, dan unsur terkait. PDAM mengimbau kecamatan yang belum terlayani agar mendata kebutuhan masyarakat dan menyiapkan tempat penampungan supaya distribusi bantuan dapat berlangsung lebih efektif.
Sejumlah kecamatan, termasuk Paju Epat, Pematang Karau, Awang, Patangkep Tutui, dan Paku, masih menghadapi kebutuhan air bersih yang perlu mendapat perhatian. Pendataan kebutuhan secara akurat diharapkan membantu penyaluran bantuan menjangkau wilayah yang membutuhkan.
Dukungan lintas sektor terus diperkuat untuk mempercepat penanganan karhutla dan dampaknya. Polres Barito Timur menyampaikan pengerahan dua tim, masing-masing beranggotakan 100 personel per hari, untuk membantu penanganan kebakaran serta penyaluran air bersih ke sejumlah desa.
Unsur TNI mendorong koordinasi yang lebih terpadu agar pelaksanaan penanganan di lapangan tidak tumpang tindih. PLN juga mengingatkan pentingnya koordinasi apabila kebakaran mendekati jaringan kelistrikan dan kawasan permukiman. Sementara itu, Satpol PP menyatakan kesiapan menambah personel apabila diperlukan.
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur turut mendukung penanganan melalui publikasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya karhutla, dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan, serta pentingnya penguatan jaringan komunikasi.
Selain penanganan di lapangan, rapat juga mengevaluasi penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2026. Pemerintah kecamatan menyampaikan bahwa kebutuhan operasional berupa makan minum dan bahan bakar minyak telah didukung melalui anggaran kecamatan. Sementara itu, kebutuhan perbaikan peralatan dan sarana yang rusak masih menjadi perhatian.
Sebagai tindak lanjut, pengajuan anggaran BTT untuk Oktober akan kembali dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan karhutla dan kebutuhan penanganan di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Barito Timur menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan selama status tanggap darurat masih berlaku. Koordinasi lintas sektor, percepatan pemadaman, pemenuhan kebutuhan air bersih, pemantauan kesehatan masyarakat, serta pencegahan kebakaran berulang perlu terus dilakukan untuk mengurangi risiko dan melindungi masyarakat dari dampak karhutla. (Anigoru)