KALAMANTHANA, Palangka Raya -Pemerintah pusat diminta memberikan perhatian lebih terhadap dampak kabut asap yang melanda Kota Palangka Raya, termasuk melalui dukungan bantuan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menanggapi informasi mengenai belum adanya bantuan anggaran dari pemerintah pusat untuk penanganan dampak karhutla di daerah tersebut, meski pemerintah daerah telah mengajukan permohonan bantuan.
Menurut Hatir, DPRD siap mendukung upaya pemerintah kota dalam memperjuangkan bantuan agar dapat segera direalisasikan.
“Nah, jadi memang dalam kehidupan administrasi negara ini kan sebenarnya pemerintah lebih paham lah ya. Tapi kita anggota DPRD siap mendorong lah, karena secara politik kan kita punya hubungan juga ke pusat masing-masing partai di dewan ini,” ujarnya, Jumat (2/9/2026).
Hatir mengatakan, komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu terus diperkuat agar kebutuhan penanganan karhutla beserta dampaknya mendapatkan dukungan yang memadai.
Dia menilai bantuan dari pemerintah pusat tetap relevan meski kabut asap telah berlangsung selama beberapa waktu. Pasalnya, dampak karhutla tidak hanya dirasakan saat kebakaran terjadi, tetapi juga berpotensi memengaruhi berbagai sektor dalam jangka panjang.
“Kalau misalnya memang terlambat, tapi masih bisa kan, tidak masalah sebenarnya. Artinya dampak dari asap ini kan bukan dampaknya satu dua hari ini, dampaknya panjang,” katanya.
Salah satu sektor yang disoroti Hatir adalah pertanian. Dia menyebut petani di sekitar Kota Palangka Raya mengalami kerugian karena tanaman yang dibudidayakan tidak tumbuh optimal akibat terbatasnya paparan sinar matahari selama kabut asap.
“Petani sekarang di sekitar Kota Palangka Raya kan gagal semua. Yang nanam sayur, nanam gagal karena enggak ada penyinaran matahari,” ungkapnya.
Selain pertanian, gangguan terhadap transportasi udara juga dinilai menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat dan dunia usaha di Kalimantan Tengah.
“Bayangkan saja penerbangan sampai tutup. Secara ekonomi juga kita dirugikan. Banyak sekali dampak-dampak itu,” tegasnya.
Hatir turut menyoroti dampak kabut asap terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Memburuknya kualitas udara dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan belajar hingga kebutuhan menjaga kesehatan.
Karena itu, dia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada daerah terdampak, termasuk Kota Palangka Raya yang dalam beberapa pekan terakhir menghadapi kabut asap dengan intensitas tinggi.
Dukungan anggaran dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat penanganan karhutla sekaligus membantu mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat. (Mit).