KALAMANTHANA, Palangka Raya - Menipisnya ketersediaan air bersih dan meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi risiko yang perlu diantisipasi saat musim kemarau. Ketua Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Widodo, meminta pemerintah menangani kedua persoalan tersebut secara bersamaan agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sekaligus risiko kebakaran dapat ditekan.
Menurut Sigit, kondisi lahan yang semakin kering meningkatkan potensi karhutla, sementara keterbatasan sumber air dapat menyulitkan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat langkah penanganan kekeringan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran.
Ia menilai penyaluran bantuan air bersih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu langkah yang dibutuhkan masyarakat. Namun, distribusi bantuan harus didasarkan pada data dan kondisi lapangan agar tepat sasaran.
“Bantuan air bersih sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerintah harus memastikan distribusinya tepat sasaran dan menjangkau wilayah yang benar-benar terdampak,” ujar Sigit, Rabu (21/10/2026).
Pemetaan Krisis Air dan Pembangunan Sumur Bor
Sigit mendorong pemerintah memetakan wilayah yang mengalami krisis air bersih. Data tersebut diperlukan untuk menentukan prioritas penyaluran bantuan sekaligus mengidentifikasi kawasan yang membutuhkan penanganan jangka panjang.
Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah pembangunan sumur bor, terutama di wilayah yang sumber airnya mulai sulit diperoleh akibat musim kemarau.
Menurutnya, pembangunan sarana air bersih harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Dengan perencanaan yang tepat, infrastruktur yang dibangun diharapkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Kesiapsiagaan Karhutla Harus Diperkuat
Selain mengatasi kekeringan, Sigit mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla ketika lahan dan vegetasi mulai mengering.
Persiapan perlu dilakukan sebelum muncul titik api, termasuk memastikan kesiapan personel, peralatan pemadam, serta koordinasi lintas lembaga. Kecepatan penanganan menjadi penting untuk mencegah kebakaran meluas dan semakin sulit dikendalikan.
Sigit menegaskan, pencegahan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, perusahaan, serta masyarakat perlu mengambil peran dalam mencegah kebakaran sejak dini.
Ia berharap penanganan kekeringan dan pencegahan karhutla berjalan seiring, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi dan risiko kebakaran selama musim kemarau dapat diminimalkan. (Mit).