KALAMANTHANA, Palangka Raya - Wacana pengalihan pos pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menuju Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai dukungan penuh dari parlemen daerah. Kebijakan tersebut diyakini mampu menjadi angin segar untuk memulihkan kesehatan fiskal sekaligus merawat kesejahteraan para pegawai.
Menurut Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, skema pengambilalihan beban penggajian oleh pusat sangat rasional mengingat program pengangkatan PPPK bersumber dari kebijakan nasional yang bersifat menyeluruh.
“Program PPPK lahir dari kebijakan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya apabila pembiayaan gaji pegawai tersebut juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui APBN,” ujar Purdiono, Kamis (25/6/2026).
Selama ini, pemda kerap dihadapkan pada dilema berat dalam meracik anggaran. Beban belanja pegawai yang membengkak memaksa daerah memeras potensi fiskal, sehingga alokasi untuk sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pertanian kerap tergerus.
Purdiono menilai, apabila beban gaji PPPK sepenuhnya digulirkan lewat APBN, porsi ruang fiskal daerah akan melonggar secara signifikan. Fleksibilitas ini membuka peluang emas bagi pemda untuk menggenjot pembangunan fisik serta mengoptimalkan layanan publik di Bumi Tambun Bungai.
Langkah strategis tersebut juga diyakini ampuh meredam jurang ketimpangan kemampuan keuangan antarwilayah. Pasalnya, tidak semua daerah memiliki kapasitas pendapatan yang setara dalam menopang belanja aparatur.
“Daerah dengan kemampuan fiskal terbatas tentu akan sangat terbantu. Dengan dukungan APBN, pemerintah daerah bisa lebih fokus menyusun program pembangunan tanpa harus terbebani oleh meningkatnya kebutuhan belanja pegawai,” katanya.
Di sisi lain, wakil rakyat ini mengingatkan bahwa kehadiran PPPK memegang peran vital sebagai ujung tombak pelayanan dasar. Oleh karena itu, kepastian jaminan finansial sangat mendesak agar para pegawai dapat bekerja tanpa keraguan.
Lembaga DPRD Kalimantan Tengah berharap forum pembahasan antara DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan KemenPANRB segera mematangkan regulasi tersebut agar perencanaan anggaran daerah ke depan semakin akurat.
“Jika pembiayaan PPPK ditanggung melalui APBN, maka manfaatnya akan dirasakan secara luas. Daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk membangun, sementara PPPK mendapatkan kepastian hak dan kesejahteraan. Pada akhirnya, kualitas pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik,” pungkasnya. (adt)