KALAMANTHANA, Palangka Raya - Lambannya laju realisasi keuangan daerah yang baru menyentuh angka 30 persen dari target total hingga pekan pertama Juni 2026 memantik reaksi keras dari parlemen. Pemerintah Provinsi didesak untuk mengubah strategi dan bergerak lebih agresif dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru agar target tahunan tidak meleset.
Menurut Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, H. Junaidi, pencapaian fiskal yang masih tertahan di angka sepertiga target ini harus disikapi sebagai alarm darurat oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
“Berdasarkan paparan yang kami terima, sampai minggu pertama Juni capaian APBD masih berada di angka 30 persen. Karena itu, kami berharap Pemprov melalui perangkat daerah terkait dapat memaksimalkan potensi pendapatan dari berbagai sektor yang tersedia,” ujar Junaidi, Kamis (25/6/2026).
Politisi senior ini mengingatkan, kelancaran seluruh agenda pembangunan fisik maupun program pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan kas yang sehat. Jika instrumen penerimaan tidak digenjot sejak dini, dikhawatirkan bakal terjadi penumpukan beban kerja serta kepanikan serapan anggaran pada ujung tahun fiskal.
Oleh karena itu, optimalisasi pos-pos pendapatan asli daerah wajib dikelola secara terukur, konsisten, dan terintegrasi agar siklus keuangan tetap stabil tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Pengelolaan yang teratur sejak awal akan membuat pencapaian lebih terukur dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Lembaga DPRD Kalimantan Tengah berharap jajaran eksekutif segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja instansi pengelola pajak dan retribusi daerah. Akselerasi penyerapan ini diyakini menjadi kunci utama terciptanya kepastian anggaran demi kemakmuran warga Bumi Tambun Bungai.
"Hal ini akan memberikan kepastian anggaran, sehingga pembangunan di berbagai bidang dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah," pungkasnya. (adt)