KALAMANTHANA, Palangka Raya – DPRD Kalimantan Tengah terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Regulasi ini disiapkan sebagai payung hukum untuk memperbaiki iklim investasi dan memperkuat layanan perizinan bagi masyarakat serta pelaku usaha.
Penyempurnaan raperda dilakukan setelah Komisi II DPRD Kalteng melakukan studi banding ke Kalimantan Selatan. Kunjungan itu bertujuan menggali referensi kebijakan investasi yang dinilai sukses mendorong pertumbuhan ekonomi lewat layanan yang efektif dan terintegrasi.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafisah, mengatakan pembahasan substansi bersama panitia khusus dan organisasi perangkat daerah terkait telah rampung.
“Saat ini, proses yang berlangsung lebih difokuskan pada penyelarasan administrasi dan penyempurnaan teknis sebelum raperda diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan fasilitasi,” ujarnya, Jumat (19/6/2026).
Menurut dia, pengalaman Kalimantan Selatan menunjukkan keberhasilan menarik investasi tidak hanya bergantung pada potensi sumber daya, tetapi juga kesiapan regulasi dan mutu pelayanan bagi investor.
Siti Nafisah menjelaskan, penguatan koordinasi antarinstansi dalam pelayanan perizinan menjadi salah satu perhatian. Koordinasi yang baik dapat membuat proses administrasi lebih efisien dan mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini kerap mengganggu investasi.
DPRD Kalteng juga menilai pemanfaatan teknologi digital perlu terus ditingkatkan agar pelayanan lebih transparan dan akuntabel. Sistem terintegrasi dinilai mampu mempercepat perizinan sekaligus memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah.
Raperda itu juga dipandang penting sebagai instrumen kepastian hukum bagi investor, sebab kepastian regulasi menjadi faktor utama kepercayaan dunia usaha. DPRD berharap daya saing Kalteng menarik investasi di berbagai sektor potensial meningkat, dengan dampak berupa lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Siti Nafisah menegaskan komitmen DPRD menghadirkan regulasi yang tak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjawab kebutuhan pembangunan jangka panjang.
“Perda ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat dalam mendukung pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi. Pada akhirnya, tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui iklim usaha yang semakin baik dan kompetitif,” ujarnya. (adt)