KALAMANTHANA, Palangka Raya - DPRD Kalimantan Tengah menggelar Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 pada Rabu malam (17/6/2026) dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Agenda tertinggi persidangan dewan ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah, Riska Agustin. Turut hadir langsung Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, beserta Staf Ahli BPK RI, Dr. Slamet Kurniawan, yang menyerahkan berkas LHP secara resmi di hadapan jajaran anggota dewan dan Forkopimda Kalteng.
“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras tim pemeriksa BPK RI serta komitmen Pemprov Kalteng dalam menyajikan laporan keuangan secara transparan,” ungkap Riska dalam pidato pembukaannya.
Dalam penyerahan dokumen tersebut, Pemerintah Provinsi Kalteng kembali menorehkan prestasi dengan mempertahankan predikat Opini Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya.
Kendati mengapresiasi capaian opini tertinggi tersebut, Riska mengingatkan agar jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) tidak cepat berpuas diri dan segera menyelesaikan seluruh poin evaluasi BPK.
“Alhamdulillah Kalteng kembali meraih WTP ke-12. Namun masih ada beberapa evaluasi yang harus ditindaklanjuti agar seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan dengan baik,” tegas pimpinan dewan tersebut.
Merespons masukan dari pihak legislatif dan BPK RI, Gubernur H. Agustiar Sabran menyatakan komitmennya untuk segera menyelesaikan seluruh catatan perbaikan. Langkah ini menjadi ikhtiar Pemprov Kalteng dalam menjaga kredibilitas serta transparansi tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berintegritas. (adt)