KALAMANTHANA, Palangka Raya - Dinamika perampingan struktur birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memunculkan gagasan radikal dari jajaran legislatif. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, secara terbuka mengusulkan agar instansi Dinas Ketahanan Pangan dievaluasi secara menyeluruh, bahkan dipertimbangkan untuk ditiadakan demi mewujudkan efisiensi anggaran daerah.
Usulan tersebut mencuat lantaran eksistensi dinas terkait dinilai minim efektivitas akibat keterbatasan kewenangan eksekusi serta minimnya alokasi anggaran operasional. Sebagian besar tugas pokok dan fungsinya selama ini dinilai lebih banyak berfokus pada koordinasi pasif yang sebenarnya sudah terakomodasi oleh instansi teknis lain.
“Saya pernah bingung terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan. Fungsi dia lebih banyak diambil dari dinas lain. Anggarannya juga dibatasi dan sangat terbatas, sementara tupoksinya lebih banyak koordinasi dan sebenarnya sudah bisa dilakukan oleh dinas teknis,” kata Bambang, Sabtu (20/6/2026).
Politisi dari PDI Perjuangan ini memaparkan bahwa program krusial menyangkut ketahanan pangan sejatinya telah melekat secara organik pada rumpun instansi teknis seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, serta sektor perikanan. Kondisi linier tersebut dikhawatirkan memicu tumpang tindih birokrasi jika lembaganya dibiarkan berdiri sendiri tanpa ruang gerak fiskal yang memadai.
“Kan sudah punya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Jadi menurut saya tidak perlu digabung, dihilangkan saja. Karena setiap dinas teknis punya program meningkatkan ketahanan pangan, misalnya di bidang perikanan dan pertanian. Sebenarnya saling berkaitan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti realitas empiris di lapangan di mana minimnya kucuran dana membuat instansi tersebut lebih dominan terserap untuk belanja rutin dan penggajian pegawai, alih-alih mengeksekusi program pemberdayaan masyarakat. Kondisi "hidup segan mati tak mau" ini dinilai perlu menjadi catatan serius bagi tim penataan kelembagaan Pemprov Kalteng.
“Itu yang menjadi catatan kita. Selama ini kasihan juga mereka, program-programnya malah tidak ada. Lebih banyak kegiatan rutin, gaji pegawai dan segala macam saja,” tegasnya.
Pihaknya berharap perombakan dan penataan struktur birokrasi ke depan murni berorientasi pada rasionalisasi anggaran, ketepatan fungsi, serta besaran dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas di Bumi Tambun Bungai. (adt)