KALAMANTHANA, Palangka Raya – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan, menyoroti ketimpangan harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah, terutama kawasan pinggiran yang belum menikmati layanan distribusi energi secara optimal. Kondisi ini dinilai perlu segera dibenahi agar warga mendapat BBM dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.
Menurut Bambang, persoalan distribusi tidak sebatas ketersediaan stok, tetapi juga pemerataan akses bagi seluruh masyarakat. Masih ada daerah yang harus membeli BBM lebih mahal dibandingkan wilayah perkotaan, padahal jaraknya relatif dekat dari pusat pemerintahan. Ia mencontohkan kawasan Sebangau yang hingga kini masih terkendala distribusi.
Situasi itu, kata dia, menunjukkan sistem penyaluran BBM perlu dievaluasi agar program BBM satu harga benar-benar dirasakan di seluruh daerah.
“Program Pertamina kan satu harga di seluruh Indonesia. Jadi seharusnya infrastruktur distribusinya juga siap untuk mengakomodasi daerah-daerah tersebut,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).
Bambang menilai ketimpangan harga menjadi indikator bahwa rantai distribusi belum berjalan efektif. Padahal, BBM berharga terjangkau penting untuk mendukung mobilitas warga serta menjaga stabilitas biaya transportasi dan distribusi barang. Bila harga BBM di suatu wilayah melampaui ketentuan, dampaknya merembet ke harga kebutuhan pokok dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Jika distribusi tidak merata, maka beban ekonomi masyarakat di daerah pinggiran akan semakin besar. Karena itu, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak terkait,” katanya.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Komisi II DPRD Kalteng akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna mengidentifikasi penyebab ketimpangan distribusi. Pembahasan mencakup aspek logistik, kecukupan kuota, pola penyaluran, hingga mekanisme pengawasan. DPRD juga berencana menyampaikan rekomendasi kepada Pertamina dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar perbaikan segera dilakukan.
Upaya itu diharapkan menjamin ketersediaan BBM, terutama Pertalite, sehingga kebutuhan warga di seluruh Kalteng terpenuhi secara berkelanjutan. Bambang menegaskan komitmen semua pihak diperlukan agar tidak ada lagi perbedaan harga yang memberatkan masyarakat.
“Yang perlu didorong adalah komitmen Pertamina terkait ketersediaan kuota, terutama Pertalite. Komisi II nanti akan memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait hal tersebut,” pungkasnya. (adt)