KALAMANTHANA, Palangka Raya – Komisi II DPRD Kalimantan Tengah menyoroti sejumlah persoalan yang melilit operasional PT Asmin Bara Baronang, mulai dari sengketa lahan dengan warga hingga isu lingkungan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dewan menegaskan persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa penyelesaian yang jelas.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, menyampaikan bahwa keluhan masyarakat masih menumpuk dan menuntut langkah konkret dari perusahaan. Sengketa lahan menjadi perhatian utama karena hingga kini dinilai belum menemui titik terang.
“Kami melihat masih ada beberapa persoalan yang belum tuntas, terutama terkait lahan yang berpotensi menimbulkan konflik lanjutan jika tidak segera diselesaikan,” kata Bambang, Kamis (25/6/2026).
Selain lahan, Komisi II DPRD Kalimantan Tengah juga mengupas dugaan pencemaran lingkungan, legalitas perizinan, dan pelaksanaan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS). Seluruh aspek itu, menurut Komisi II, harus dijawab terbuka agar tidak memicu pertanyaan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Bambang menegaskan, perusahaan tidak cukup hanya mengejar produksi, tetapi juga wajib menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara nyata. Ia pun berharap penyelesaian dengan warga tidak selalu berakhir di jalur hukum.
“Jangan selalu berhadapan dengan aparat penegak hukum. Kedepankan dialog dan penyelesaian yang baik dengan masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan itu menjadi isyarat bahwa dewan menginginkan pendekatan yang lebih humanis dalam meredam konflik di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Pihak PT Asmin Bara Baronang membantah tudingan bahwa perusahaan mengabaikan aspek lingkungan. Perwakilan perusahaan, Yoga Sembada, menyatakan operasional selama ini berjalan sesuai ketentuan. Ia menyebut perusahaan telah meraih penilaian Proper Hijau, yang menurut perusahaan menjadi salah satu indikator komitmen pengelolaan lingkungan.
“Perusahaan akan terus berupaya untuk patuh terhadap seluruh peraturan agar operasional dapat berjalan baik dan memberikan kontribusi bagi masyarakat,” ujarnya.
Komisi II memastikan pengawasan tidak berhenti di forum RDPU. Dewan akan terus memantau penyelesaian sengketa lahan, kepatuhan lingkungan, dan pelaksanaan kewajiban perusahaan di lapangan.
Bagi DPRD, persoalan yang menyangkut hak warga dan kelestarian lingkungan harus mendapat kepastian. Selama konflik lahan masih terjadi dan pertanyaan publik belum terjawab tuntas, pekerjaan rumah perusahaan dinilai belum rampung. (adt)