KALAMANTHANA, Palangka Raya – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sutik, menegaskan perlunya pengawasan menyeluruh terhadap distribusi pupuk bersubsidi. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat menghambat produktivitas petani sekaligus mengganggu upaya menjaga ketahanan pangan.
Menurutnya, pupuk bersubsidi sangat vital bagi petani, terlebih ketika kebutuhan sarana produksi pertanian kian meningkat. Karena itu, ketersediaannya harus dipastikan aman, mudah diakses, dan diterima petani yang berhak sesuai aturan.
“Semua pihak harus saling mengawasi, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Dengan begitu, ketika petani membutuhkan pupuk, barangnya tersedia dan tidak sulit diperoleh,” ujar Sutik, Sabtu (25/7/2026).
Sutik menyebut pengawasan tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah daerah. Aparat penegak hukum, kelompok tani, hingga masyarakat di tingkat desa perlu terlibat untuk menutup celah penyelewengan.
Ia mencontohkan kasus dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Kotawaringin Timur sebagai pelajaran bagi semua pihak. Pengawasan yang lemah, kata dia, berpotensi dimanfaatkan oknum demi keuntungan pribadi. Praktik yang kerap terjadi adalah pupuk dibeli dengan harga resmi, lalu dijual kembali kepada perusahaan atau pihak lain dengan harga jauh lebih tinggi. Selain merugikan petani kecil, hal itu menghambat efektivitas program subsidi pemerintah.
“Syukurnya sudah ada pelaku yang diamankan. Itu menunjukkan pengawasan masyarakat memiliki peran besar sehingga penyelewengan pupuk bersubsidi bisa terungkap,” katanya.
Anggota DPRD Kalimantan Tengah itu menilai partisipasi warga dalam melaporkan dugaan penyimpangan menjadi instrumen penting penegakan hukum. Dengan keterlibatan publik, setiap indikasi pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti sebelum berdampak lebih luas.
Sutik juga mendorong pemerintah daerah memperkuat sosialisasi kepada petani, kelompok tani, dan kios penyalur tentang mekanisme distribusi pupuk bersubsidi. Edukasi berkelanjutan diyakini dapat meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan sekaligus memperkecil peluang penyalahgunaan.
Ia berharap sinergi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat terus diperkuat agar distribusi pupuk berjalan lebih transparan dan akuntabel, sehingga sektor pertanian Kalteng berkembang berkelanjutan.
“Jika pengawasannya semakin optimal, saya yakin pupuk bersubsidi benar-benar dimanfaatkan oleh petani yang berhak. Ini penting untuk menjaga produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan daerah,” imbuhnya. (adt)