KALAMANTHANA, Muara Teweh - Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB, mendukung penguatan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ia juga mendorong peningkatan pengungkapan jaringan peredaran narkoba hingga tingkat bandar serta percepatan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Dukungan tersebut disampaikan Patih Herman dalam rapat dengar pendapat (hearing) antara DPRD Kabupaten Barito Utara dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), bersama organisasi kemasyarakatan, penggiat, dan relawan antinarkoba di ruang rapat DPRD beberapa waktu lalu.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, H. Benny Siswanto, serta dihadiri 10 anggota DPRD, Asisten I Bidang Pemerintahan Eveready Noor, Kepala Kesbangpol Barito Utara Rayadi beserta jajaran, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan.
Organisasi yang hadir di antaranya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta mitra strategis dari kalangan penggiat dan relawan antinarkoba.
Dalam penyampaiannya, Patih Herman mengapresiasi jajaran kepolisian yang selama ini telah mengungkap sejumlah kasus peredaran narkoba di Barito Utara, termasuk menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti.
Namun, ia berharap penegakan hukum terus ditingkatkan agar pengungkapan kasus tidak hanya menyasar pelaku di tingkat bawah, tetapi juga mampu membongkar jaringan peredaran narkoba yang lebih besar hingga kepada bandar.
"Kami mengapresiasi upaya kepolisian yang selama ini telah melakukan pengungkapan kasus narkoba di Barito Utara. Harapan kita ke depan, pengungkapan tersebut dapat terus ditingkatkan sehingga tidak hanya menyentuh pelaku di tingkat bawah, tetapi juga mampu mengungkap jaringan yang lebih besar, termasuk para bandar," ujarnya.
Selain penegakan hukum, Patih Herman menilai pemerintah daerah perlu memberikan dukungan nyata terhadap kegiatan penggiat dan relawan antinarkoba, termasuk melalui penyediaan anggaran yang memadai.
Menurutnya, penggiat dan relawan memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memberikan edukasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.
Ia juga mendorong pemerintah daerah segera menindaklanjuti penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) P4GN. Regulasi tersebut dinilai penting sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan narkoba.
"Perda ini penting sebagai payung hukum, baik untuk pelaksanaan kegiatan operasional maupun dukungan penganggaran. Dengan adanya regulasi yang jelas, program pencegahan dan penanganan narkoba dapat dilaksanakan lebih terarah dan memiliki dasar hukum yang kuat," tegasnya.
Patih Herman turut menyoroti kondisi peredaran narkoba di sejumlah lingkungan masyarakat yang dinilai perlu mendapat perhatian serius. Ia mengungkapkan adanya kekhawatiran di kawasan BMO, karena anak-anak usia dini disebut mulai mengenal narkoba.
Karena itu, ia meminta kegiatan edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba lebih digencarkan, terutama di lingkungan sekolah dan kalangan remaja.
Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penindakan oleh kepolisian, TNI, dan aparat penegak hukum lainnya. Upaya tersebut harus diimbangi dengan pencegahan sejak dini melalui keterlibatan keluarga, sekolah, organisasi kemasyarakatan, serta para relawan.
Dengan dukungan berbagai pihak dan landasan hukum yang jelas, upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Barito Utara diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (Sly).