KALAMANTHANA, Kuala Kapuas - Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kapuas tahun 2026 menunjukkan progres positif. Dari total 136 unit rumah yang menjadi sasaran perbaikan, saat ini realisasinya telah mencapai 96 persen.
Program yang tersebar di delapan kecamatan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,4 miliar.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Kapuas, Yan Hendri Ale, melalui Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Ade Lesmana, mengatakan bahwa penentuan penerima bantuan perbaikan RTLH dilakukan berdasarkan sejumlah persyaratan administrasi, subjek penerima, dan kriteria teknis kondisi bangunan rumah.
Dari sisi administrasi dan subjek penerima, calon penerima bantuan harus memenuhi persyaratan, di antaranya memiliki penghasilan di bawah batas yang ditentukan, belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah sejenis, serta memiliki lahan sendiri atau status kepemilikan tanah yang jelas.
Sementara itu, berdasarkan kriteria teknis, kondisi rumah yang diusulkan harus memiliki komponen bangunan berupa atap, lantai, dan dinding yang sudah tidak memenuhi standar kelayakan hunian.
"Selain memenuhi persyaratan tersebut, penerima bantuan juga harus memiliki komitmen untuk berswadaya atau memberikan kontribusi dalam proses perbaikan rumah, baik secara pribadi maupun melalui dukungan pemerintah desa atau kelurahan," kata Ade Lesmana, Selasa (10/11/2026).
Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap rumah-rumah yang telah diperbaiki dapat menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, sehat, dan layak huni bagi masyarakat.
Program tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman sekaligus mencegah tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Kapuas. (fan)
