KALAMANTHANA, Muara Teweh - Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Ardianto, menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah desa, khususnya kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terkait penyusunan Peraturan Desa (Perdes).
Masukan tersebut mencakup penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pengaturan pungutan desa, serta penguatan sinergi kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Hal itu disampaikan Ardianto saat melaksanakan kegiatan reses di wilayah Dapil IV beberapa waktu lalu. Ia kembali menegaskan sejumlah masukan tersebut pada Kamis (5/11/2026) sebagai bentuk perhatian terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Barito Utara.
Ardianto mengatakan, penyusunan Perdes APBDes perlu memperhatikan keselarasan antara program pembangunan desa dan prioritas pembangunan pemerintah kabupaten. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses anggota DPRD juga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan.
Menurutnya, sinkronisasi program diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa tidak tumpang tindih, tetapi saling mendukung dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
"Kami berharap dalam penyusunan APBDes, kepala desa dan BPD dapat memperhatikan program prioritas pemerintah kabupaten serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses. Dengan demikian, pembangunan di desa bisa lebih terarah dan selaras dengan program pembangunan daerah," ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dalam pembahasan dan penetapan Perdes APBDes. Keterlambatan penetapan anggaran desa dapat berdampak terhadap proses administrasi maupun penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Selain itu, Ardianto meminta BPD memaksimalkan fungsi pengawasan serta penyaluran aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa (Musdes). Keterlibatan masyarakat dinilai penting agar program dan anggaran yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.
Terkait penyusunan Perdes tentang pungutan desa, ia mengingatkan pemerintah desa agar memahami secara cermat ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah desa tidak boleh melakukan pungutan terhadap pelayanan administrasi yang menjadi hak masyarakat, seperti pengurusan surat pengantar, surat keterangan, maupun dokumen administrasi lainnya.
"Pemerintah desa harus memahami mana pungutan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Jangan sampai masyarakat dibebani biaya untuk mendapatkan pelayanan administrasi yang seharusnya diberikan sesuai ketentuan," tegasnya.
Ia menambahkan, apabila terdapat pungutan atas pemanfaatan aset desa, pasar desa, pengelolaan sampah, atau objek usaha desa lainnya, pengaturannya harus memiliki dasar hukum yang jelas. Besaran tarif juga harus disampaikan secara transparan, sesuai kewenangan desa, serta tidak bertentangan dengan ketentuan pajak dan retribusi daerah.
Ardianto turut menekankan pentingnya hubungan kemitraan yang baik antara kepala desa dan BPD. Kedua unsur tersebut memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga harus bekerja sama dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan.
"Kepala desa dan BPD harus menjadi mitra yang saling mendukung. Kalau ada perbedaan pendapat, selesaikan melalui musyawarah untuk mufakat, bukan justru menimbulkan konflik yang dapat menghambat pembangunan desa," tambahnya.
Ia berharap seluruh masukan tersebut menjadi perhatian pemerintah desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan anggaran, dan pembentukan produk hukum desa di Kabupaten Barito Utara semakin tertib, transparan, dan akuntabel. (Sly).