KALAMANTHANA, Jakarta – Isu mencuat di Jakarta. Betulkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri?
Ketua DPR Puan Maharani merespons isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Dia meminta semua pihak tenang menyikapi isu tersebut.
“Jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang,” kata Puan seperti dikutip dari Metro TV, Selasa 10 November 2026.
Puan juga mengimbau agar seluruh pihak tidak memperkeruh suasana. Sebab, dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Isu mundurnya Gibran Rakabuming Raka kian berseliweran setelah muncul informasi dia disebut menghadapi Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.
Pertemuan tersebut memunculkan spekulasi baru mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, di tengah menguatnya desakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR.
Posisi Gibran sebagai Wapres menjadi sorotan usai Mahkamah Agung (MA) mengabulkan seluruh gugatan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah pendidikan sekolah menengah atas (SMA).
Muncul wacana pemakzulan hingga meminta Gibran mundur sebagai wakil presiden. Sekitar 50 anggota DPR bahkan sudah membuat surat usulan hak menyatakan pendapat.
“Hampir 50 (anggota). Surat sudah disampaikan ke pimpinan,” kata Mardani di Jakarta, Selasa 10 November 2026.
Mardani tak memerinci siapa saja yang membuat HMP terkait kasus ijazah Gibran Rakabuming Raka. Dia menyebut surat dibuat oleh legislator dari beragam partai di parlemen.
“Banyak fraksi,” katanya.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik pada masa reses terkait Hak Menyampaikan Pendapat (HMP).
"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut," kata Puan usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Setelah masa sidang DPR dibuka, menurut dia, pimpinan DPR akan terus mendengar masukan-masukan terkait hal itu, termasuk opsi-opsi mekanisme dan tata cara yang bisa ditempuh.
Sebelumnya, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyampaikan bahwa penggunaan jalur Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakubimung Raka sedang dipertimbangkan dan di-finalisasi.
Dia mengatakan persoalan ijazah Wapres Gibran menjadi ujian sejarah Indonesia sebagai negara hukum. Dengan realitas konstitusional yang ada, opsi penggunaan HMP dianggap ideal.
Selain Khozin, Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa mekanisme Hak Penyampaian Pendapat (HMP) oleh anggota DPR merupakan langkah paling rasional, efektif, dan efisien, untuk menyikapi persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Meski begitu, menurut dia, PDIP belum akan menyampaikan HMP dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan digelar pada Selasa ini. (*)