KALAMANTHANA, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian sulit bergerak. Kekuatan legislator pengusul hak menyatakan pendapat (HMP) kian kuat dengan bergabungnya PDI Perjuangan.
Tak tanggung-tanggung, sejumlah 110 orang anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR menyatakan sikap untuk menggulirkan HMP menyoal permasalahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ini merupakan pukulan berikutnya bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, puluhan anggota DPR, dengan dimotori politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah menyuarakan hal serupa.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Utut Adianto menyatakan pihaknya sepakat menggulirkan HMP terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kesepakatan itu tercapai setelah Fraksi PDI Perjuangan melakukan rapat di Jakarta pada Rabu 11 November 2026. Dalam rapat itu, 110 anggota Fraksi PDI Perjuangan sepakat menggulirkan HMP.
“Kita ini kan memang kita header demokrasi, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya,” kata Utut usai rapat.
Menurut dia, HMP dari pihaknya diajukan dengan merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur soal pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden.
Selanjutnya, dia menyampaikan pihaknya akan meneruskan kesepakatan fraksinya itu ke pimpinan DPR untuk segera ditindaklanjuti.
Pada prinsipnya, dia mengatakan semua pihak perlu menjaga upaya berbangsa, bernegara, dan bersaudara. Dia menegaskan bahwa kesepakatannya itu tetap dijalankan dengan damai.
"Kita tadi mengambil keputusan terhadap hak orang per orang, termasuk itu kita tidak pernah menghalangi," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Istana menghormati proses politik di DPR terkait penggunaan HMP dalam merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo sehari sebelumnya.
Dia mengatakan DPR maupun setiap anggotanya memiliki hak yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif. (*)