KALAMANTHANA, Banjarmasin – Luar biasa Kepala Desa Sebamban Lama, Tanah Bumbu, berinisial S. Selama lima tahun, dia diduga menggerogoti duit Rp9,06 miliar yang harusnya bisa dinikmati warganya.
S kini sudah diamankan Unit 3 Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan. Dia pun sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Aksi S menggerogoti duit yang berasal dari dana tali asih perusahaan, berlangsung selama periode tahun anggaran 2017 hingga 2022. Jumlahnya ditaksir mencapai Rp9,06 miliar.
Berkas perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu pada 3 November 2026. Pihak kepolisian menjadwalkan pelimpahan tersangka beserta barang bukti (Tahap 2) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan pada pekan depan.
Kasus ini terungkap bermula dari pengaduan masyarakat Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang mencurigai adanya kejanggalan dalam pengelolaan dana bantuan perusahaan.
Wadir Reskrimsus Polda Kalsel AKBP Theodorus Priyo Santosa, menjelaskan modus operansi S adalah dengan memanfaatkan kewenangannya sebagai kepala desa.
Dia, begitu sebut Priyo, menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan tim pengelola keuangan desa, serta membuka rekening bank lain atas nama Desa Sebamban Lama di luar rekening resmi yang telah ditetapkan oleh bupati.
“Dalam pelaksanaannya, tersangka tidak dapat mempertanggungjawabkan dana tali asih yang diterima secara tunai maupun non-tunai dari sejumlah perusahaan di wilayah Desa Sebamban Lama,” ujar Priyo di Banjarmasin, Jumat 13 November 2026.
Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan dan pembangunan masyarakat desa tersebut diduga kuat digunakan untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri.
Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel, total kerugian negara dalam perkara ini tercatat sebesar Rp9,06 miliar.
Untuk membuktikan perkara ini, penyidik dipimpin Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalsel AKBP Amin Rovi telah memeriksa sebanyak 24 orang saksi yang terdiri dari perangkat desa, tim pengelola, pihak perusahaan pemberi tali asih, Dinas PMD, pihak kecamatan, hingga pihak perbankan serta meminta keterangan dari 6 orang saksi ahli di bidang pemerintahan desa, hukum pidana, akuntansi, dan keuangan negara.
Selain dokumen administrasi dan rekening koran, kepolisian juga telah menyita sejumlah aset milik tersangka sebagai barang bukti, di antaranya satu bidang tanah bersertifikat hak milik (SHM) seluas 11.540 meter dan satu lahan bersurat sporadik seluas 12.176 meter.
Atas perbuatannya, tersangka S dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun, serta denda hingga Rp.1 miliar. (*)
