KALAMANTHANA, Sampit – Aksi balap liar di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, kian menimbulkan keresahan.
Sejumlah ruas jalan yang seharusnya menjadi fasilitas publik untuk menunjang mobilitas masyarakat justru diduga dimanfaatkan sebagai arena adu kecepatan sepeda motor, bahkan hingga dini hari.
Fenomena tersebut bukan lagi sekadar persoalan kebisingan atau aktivitas sekelompok anak muda yang mencari hiburan. Ketika jalan umum digunakan untuk kebut-kebutan tanpa lintasan dan pengamanan, keselamatan pengguna jalan lainnya ikut dipertaruhkan. Masyarakat yang tidak terlibat justru berpotensi menjadi pihak yang menanggung risikonya.
Jalan HM Arsyad menjadi salah satu kawasan yang disorot. Lokasinya yang berada tidak jauh dari RSUD dr Murjani Sampit membuat aktivitas tersebut semakin memprihatinkan.
Ruas jalan yang menjadi akses mobilitas masyarakat itu semestinya tetap terjaga sebagai jalur lalu lintas, bukan dimanfaatkan untuk kegiatan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Aktivitas serupa juga dilaporkan terjadi di sekitar Taman Kota Sampit dan sejumlah titik lainnya. Pada Sabtu (14/11/2026), sekitar pukul 02.00 WIB, sejumlah pengendara terlihat berkumpul dan melakukan aksi balapan.
Waktu pelaksanaan yang berlangsung saat sebagian besar masyarakat beristirahat tidak membuat aktivitas tersebut bebas dari risiko. Jalan raya tetap menjadi ruang bersama yang dapat dilalui pengendara lain, termasuk masyarakat yang memiliki kepentingan mendesak atau harus melakukan perjalanan pada malam hari.
Situasi semakin mengkhawatirkan ketika kendaraan dipacu dengan kecepatan tinggi, disertai manuver berbahaya dan kerumunan orang di sekitar lokasi. Tanpa pembatas lintasan maupun petugas pengamanan, kesalahan kecil dapat berujung pada kecelakaan serius.
Warga Sampit, Anjar, menyayangkan aksi balap liar yang masih terjadi di sejumlah titik. Menurutnya, penggunaan jalan umum sebagai arena balapan sudah mengganggu kepentingan masyarakat luas. Apalagi, aktivitas tersebut berlangsung pada waktu istirahat dan berpotensi membahayakan siapa saja yang melintas.
"Jalan umum itu bukan tempat untuk balapan. Semua masyarakat berhak menggunakan jalan dengan aman dan nyaman. Jangan sampai karena ulah segelintir orang yang ingin kebut-kebutan, pengguna jalan lain justru menjadi korban," ungkap Anjar.
Ia menilai, persoalan balap liar perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari aparat kepolisian dan instansi terkait. Pengawasan tidak seharusnya hanya dilakukan ketika ada laporan atau setelah aktivitas tersebut menjadi sorotan masyarakat. Langkah pencegahan perlu dilakukan secara konsisten, terutama pada lokasi dan waktu yang rawan digunakan untuk balapan.
Aktivitas yang terus berulang juga dapat memunculkan kesan bahwa jalan umum bisa dimanfaatkan tanpa mempertimbangkan kepentingan pengguna lainnya. Jika tidak ditangani secara berkelanjutan, persoalan tersebut dikhawatirkan semakin sulit dikendalikan.
Selain ancaman kecelakaan, balap liar juga berdampak terhadap ketertiban lingkungan. Suara knalpot dan deru mesin yang dipacu berulang kali dapat mengganggu waktu istirahat warga. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi harus menghadapi kebisingan, meskipun tidak terlibat dalam aktivitas tersebut.
"Jangan menunggu sampai ada korban baru dilakukan penanganan serius. Harus ada langkah nyata dan pengawasan rutin. Kalau memang sudah diketahui titik-titik yang sering digunakan, tentu perlu menjadi perhatian aparat agar aktivitas seperti ini tidak terus berulang," tegasnya.
Menurut Anjar, penanganan balap liar tidak cukup hanya mengandalkan penertiban sesaat. Perlu ada koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, Satpol PP, serta unsur terkait lainnya untuk mencegah pengendara kembali menjadikan jalan raya sebagai arena balapan.
Pengawasan juga perlu menyasar waktu-waktu rawan, terutama menjelang tengah malam hingga dini hari. Kehadiran petugas di titik yang kerap dijadikan tempat berkumpul dinilai dapat menjadi langkah pencegahan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Di sisi lain, fenomena ini juga menunjukkan perlunya perhatian terhadap aktivitas generasi muda. Minat terhadap dunia otomotif sebenarnya dapat diarahkan menjadi kegiatan yang lebih produktif melalui wadah olahraga dan kompetisi resmi.
Dengan demikian, ketertarikan terhadap kecepatan dan keterampilan berkendara dapat disalurkan tanpa mengorbankan keselamatan orang lain.
Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan dukungan terhadap kegiatan otomotif yang terorganisasi, termasuk penyediaan fasilitas atau arena khusus yang memenuhi standar keselamatan. Namun, keberadaan fasilitas tersebut bukan alasan untuk membiarkan balap liar berlangsung di jalan umum.
Penegakan aturan lalu lintas tetap harus berjalan. Setiap pengguna jalan memiliki kewajiban menjaga ketertiban dan menghormati keselamatan sesama pengendara. Jalan raya bukan ruang eksklusif bagi kelompok tertentu, melainkan fasilitas publik yang harus digunakan sesuai peruntukannya.
Warga berharap pengawasan di Jalan HM Arsyad, kawasan Taman Kota, serta sejumlah ruas lainnya dapat ditingkatkan. Penanganan yang konsisten diperlukan agar masyarakat tidak terus dihantui kekhawatiran ketika harus melintas pada malam hingga dini hari.
Balap liar pada akhirnya bukan hanya persoalan siapa yang paling cepat melaju atau siapa yang berani mengambil risiko. Persoalan utamanya adalah ketika kepentingan sekelompok orang mengabaikan hak banyak orang. Jalan umum harus tetap menjadi ruang yang aman bagi seluruh masyarakat, bukan berubah menjadi arena adu kecepatan tanpa kendali. (su)
