KALAMANTHANA, Katingan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan terus memperkuat strategi menjaga keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama dalam mempertahankan cakupan kepesertaan dan meningkatkan jumlah peserta aktif.
Upaya tersebut dibahas dalam Pertemuan Forum Komunikasi Tingkat Kabupaten Katingan Semester II Tahun 2026 terkait implementasi strategi penguatan rekrutmen, cakupan, dan tingkat keaktifan peserta untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC).
Pertemuan dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Christian Rain, selaku Ketua Forum, didampingi Asisten I Setda Katingan Kalpin dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Palangka Raya, Hindro Kusumo. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Katingan, Rabu (4/11/2026).
Forum tersebut menjadi wadah koordinasi dan evaluasi lintas sektor untuk mengidentifikasi kendala penyelenggaraan Program JKN sekaligus merumuskan langkah konkret dalam menjaga cakupan kepesertaan dan meningkatkan jumlah peserta aktif.
Dalam arahannya, Christian Rain menegaskan, forum komunikasi tidak boleh hanya menjadi agenda pertemuan rutin. Kegiatan tersebut harus dimanfaatkan untuk membahas persoalan, menyerap masukan, merumuskan solusi, serta mengantisipasi risiko yang dapat menghambat keberlangsungan program.
"Forum ini adalah tempat kita berdiskusi. Kita membahas masalah-masalah yang ada, kemudian merumuskan solusinya, termasuk melakukan mitigasi risiko. Dengan demikian, kita dapat memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah dan berkualitas," ujarnya.
Ia menyebutkan, sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama meliputi peningkatan dan pemeliharaan cakupan kepesertaan aktif JKN, percepatan reaktivasi peserta berstatus nonaktif, serta penyelesaian kendala administrasi yang masih dihadapi masyarakat.
Menurut Christian, mempertahankan capaian UHC tidak cukup hanya dengan memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta JKN. Status kepesertaan juga harus tetap aktif agar masyarakat dapat memanfaatkan jaminan kesehatan ketika membutuhkan pelayanan medis.
Karena itu, penanganan peserta nonaktif perlu dilakukan secara terarah melalui pemutakhiran dan pencocokan data kependudukan serta data sosial ekonomi. Langkah ini diperlukan agar masyarakat yang memenuhi kriteria memperoleh kepastian status kepesertaan sesuai ketentuan.
Christian juga menekankan pentingnya kolaborasi antarperangkat daerah, terutama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPKAD, Bapenda, serta Dinas Tenaga Kerja bersama BPJS Kesehatan.
Sinergi tersebut diperlukan karena persoalan kepesertaan JKN berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari validitas data kependudukan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kepatuhan pemberi kerja, hingga kemampuan pembiayaan daerah.
Selain itu, pertemuan tersebut membahas monitoring dan evaluasi tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Melalui evaluasi tersebut, setiap perangkat daerah diharapkan memiliki peran dan rencana aksi yang jelas serta terukur, sehingga pelaksanaannya dapat dipantau secara berkelanjutan.
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian dalam pembahasan. Pemkab Katingan ingin memastikan kepesertaan JKN benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan tanpa perlakuan diskriminatif.
Christian Rain berharap seluruh perangkat daerah berperan aktif sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Ia mengingatkan agar hasil pembahasan forum tidak hanya menjadi catatan rapat, tetapi diteruskan kepada pimpinan perangkat daerah dan ditindaklanjuti melalui langkah nyata.
Dengan koordinasi lintas sektor tersebut, Pemkab Katingan berupaya menjaga keberlanjutan Program JKN sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah, berkualitas, dan berkesinambungan. (Sly).
