KALAMANTHANA, Katingan - Kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Tengah, Hendrizal Husin, di Kabupaten Katingan, Selasa (10/11/2026), disambut hangat oleh Wakil Bupati Katingan, Firdaus. Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum.
Penyambutan berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Kasongan. Atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan dan masyarakat Bumi Penyang Hinje Simpei, Firdaus menyampaikan ucapan selamat datang serta apresiasi atas kunjungan Kajati bersama rombongan.
Menurut Firdaus, kunjungan tersebut tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga membuka ruang untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan jajaran kejaksaan.
Ia mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan dukungan serta pendampingan hukum. Hal itu diperlukan agar setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Firdaus juga mengapresiasi hubungan kerja sama yang selama ini terjalin antara Pemkab Katingan dan Kejaksaan Negeri Katingan, terutama dalam koordinasi program strategis daerah, pengelolaan keuangan negara, serta pencegahan potensi permasalahan hukum.
"Melalui kesempatan ini, kami terus mengharapkan bimbingan, arahan, serta pembinaan dari Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, khususnya dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," ungkap Firdaus.
Ia menegaskan, Pemkab Katingan berkomitmen menjaga integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, setiap program pembangunan diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Kajati Kalimantan Tengah Hendrizal Husin menyampaikan, kunjungan tersebut merupakan kali kedua dirinya datang ke Kabupaten Katingan. Ia berharap kehadirannya dapat menjadi kesempatan untuk melihat langsung kondisi daerah sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam arahannya, Hendrizal menyoroti perlunya percepatan pembangunan di Kabupaten Katingan. Berdasarkan pengamatannya, masih terdapat sejumlah aspek pembangunan yang perlu didorong agar berkembang lebih optimal dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ia mengingatkan, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari jumlah investasi yang masuk ke daerah. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah sejauh mana investasi tersebut memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat setempat.
Hendrizal menegaskan, kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga dapat mendukung pemerintah daerah melalui pendampingan dan pertimbangan hukum dalam menghadapi berbagai persoalan pemerintahan dan pembangunan.
Melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), pemerintah daerah dapat meminta pendapat hukum atau legal opinion terkait kebijakan maupun persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menjalankan program pembangunan secara tertib, sesuai aturan, serta tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. (Sly).
