KALAMANTHANA, Sampit – Pengalaman menghadapi kekeringan yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kesulitan mendapatkan air bersih harus menjadi bahan evaluasi bersama. Pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan diminta tidak menunggu kondisi darurat kembali terjadi untuk menyiapkan langkah antisipasi.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotim, Eddy Mashamy, mengingatkan bahwa potensi kekeringan pada periode mendatang perlu diantisipasi sejak sekarang. Terlebih, prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai kemungkinan musim hujan yang lebih pendek serta potensi kondisi panas lebih kuat harus menjadi perhatian.
Menurutnya, pengalaman beberapa bulan terakhir memperlihatkan bahwa kekeringan dapat berdampak luas, mulai dari terbatasnya ketersediaan air bersih hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Karena itu, pemerintah daerah perlu menjadikan kondisi tersebut sebagai momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan, bukan sekadar melakukan penanganan ketika masyarakat sudah terdampak.
“Pengalaman beberapa bulan terakhir harus menjadi pelajaran. Kita tentu berharap kondisi serupa tidak kembali terjadi, tetapi persiapan tetap harus dilakukan sejak dini. Jangan sampai ketika kekeringan datang, masyarakat kembali kesulitan mendapatkan air bersih karena langkah antisipasi belum maksimal,” tegas Eddy, Rabu (11/11/2026).
Ia menilai, mitigasi kekeringan harus dilakukan secara terencana dan melibatkan berbagai sektor. Pemerintah perlu memperhatikan kesiapan armada distribusi air, memetakan wilayah yang rawan mengalami kekurangan pasokan, serta memastikan mekanisme penanganan dapat bergerak cepat ketika kondisi darurat muncul.
Selain itu, koordinasi lintas instansi juga perlu diperkuat agar bantuan tidak menumpuk di wilayah tertentu, sementara masyarakat di daerah lain justru belum terjangkau.
Eddy menekankan bahwa upaya antisipasi tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Pemerintah kabupaten, perusahaan swasta, TNI, Polri hingga jajaran pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa harus memiliki peran yang jelas.
Menurutnya, perusahaan yang beroperasi di Kotim juga perlu dilibatkan dalam perencanaan penanganan kekeringan. Dukungan dunia usaha dapat berupa penyediaan armada tangki, bantuan air bersih, maupun sarana pendukung lainnya.
Dengan demikian, ketika terjadi penurunan ketersediaan air, pemerintah dan pihak terkait sudah memiliki pola penanganan yang dapat segera dijalankan.
Ia juga mendorong agar pemetaan wilayah rawan dilakukan secara berkala sehingga distribusi bantuan dapat lebih tepat sasaran. Langkah tersebut penting mengingat karakteristik wilayah Kotim yang luas dan kondisi kebutuhan masyarakat di setiap kecamatan tidak selalu sama.
“Semua pihak harus memperkuat kerja sama, mulai dari pemerintah daerah, perusahaan, TNI, Polri hingga pemerintah kecamatan dan desa. Jangan bergerak sendiri-sendiri. Kalau koordinasi sudah disiapkan sejak awal, penanganan di lapangan akan lebih cepat dan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling dirugikan,” ujarnya.
Eddy berharap langkah mitigasi tidak hanya menjadi agenda sementara ketika kekeringan melanda, tetapi menjadi bagian dari perencanaan penanggulangan bencana daerah secara berkelanjutan.
Dengan kesiapan sarana, pemetaan wilayah rawan dan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat, Kotim diharapkan mampu mengurangi dampak kekeringan sekaligus mencegah masyarakat kembali menghadapi persoalan krisis air bersih seperti yang terjadi sebelumnya. (Su).
