KALAMANTHANA, Muara Teweh - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, disetujui oleh Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara.
Persetujuan tersebut disampaikan anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, saat membacakan pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna DPRD di ruang rapat dewan, Senin (16/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Patih Herman AB menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan. Menurutnya, pembahasan berjalan lancar melalui proses yang dinamis, cermat, dan konstruktif.
Ia menjelaskan, APBD yang nantinya ditetapkan menjadi dasar hukum bagi kepala daerah dan perangkat daerah dalam melaksanakan penerimaan serta pengeluaran daerah. Seluruh program kerja perangkat daerah harus mengacu pada alokasi anggaran agar pembangunan berjalan terarah, merata, dan berkeadilan.
"APBD merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja daerah secara merata dan berkeadilan. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah," ungkapnya.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan tiga catatan dan rekomendasi untuk menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD 2027.
Pertama, mendorong optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah, tanpa membebani daya beli masyarakat.
Kedua, mendukung alokasi anggaran yang berpihak pada pelayanan dasar, peningkatan infrastruktur wilayah seperti jalan dan fasilitas umum, serta penguatan sektor pertanian, UMKM, dan hilirisasi.
Ketiga, menekankan pentingnya efisiensi belanja operasional birokrasi agar porsi belanja modal untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat dapat ditingkatkan.
Menurut Patih Herman AB, ketiga rekomendasi tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah agar pelaksanaan APBD 2027 memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Barito Utara.
Setelah mencermati seluruh proses pembahasan, kajian, serta jawaban pemerintah daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi, Fraksi Partai Demokrat akhirnya menerima dan menyetujui Raperda APBD Barito Utara Tahun Anggaran 2027.
"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara menyetujui Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah melalui proses evaluasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah," tegas Patih Herman AB.
Persetujuan tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian masyarakat, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara. (Sly).