KALAMANTHANA, Sampit – Perlindungan terhadap petani gabah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) perlu diperkuat, terutama dalam memastikan hasil panen terserap dengan harga yang layak. Rencana pengoperasian Rice Milling Plant (RMP) di Desa Lempuyang, Kecamatan Teluk Sampit, diharapkan tidak hanya mendukung pengolahan hasil pertanian, tetapi juga menjadi momentum memperbaiki tata niaga gabah agar petani tidak dirugikan dalam proses penjualan.
Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannor, menilai salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah membentuk asosiasi petani gabah. Keberadaan wadah tersebut dinilai penting untuk menyatukan kepentingan petani sekaligus memperkuat posisi tawar ketika berhadapan dengan pembeli.
Menurutnya, selama petani melakukan transaksi secara sendiri-sendiri, mereka berpotensi memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Melalui asosiasi, petani dapat saling berbagi informasi mengenai harga, perkembangan pasar, hingga berbagai persoalan yang muncul dalam proses penjualan hasil panen.
Ia berharap keberadaan RMP nantinya diikuti dengan penguatan kelembagaan petani sehingga manfaat fasilitas tersebut benar-benar dirasakan masyarakat yang menjadi pelaku utama sektor pertanian.
"Kalau RMP ini terealisasi dan beroperasi, asosiasi petani gabah juga perlu dibentuk. Dengan begitu, petani memiliki wadah bersama untuk menjaga stabilitas harga dan tidak mudah dirugikan dalam transaksi dengan pembeli," ujarnya, Rabu (18/11/2026)
Selain mendorong pembentukan asosiasi, Akhyannor turut menyoroti penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani. Ketentuan tersebut harus menjadi pedoman dalam transaksi pembelian agar petani memperoleh nilai jual sesuai kebijakan pemerintah.
Namun, menurutnya, kepastian harga tidak cukup hanya melalui penetapan regulasi. Pengawasan di lapangan juga harus berjalan agar ketentuan tersebut benar-benar diterapkan dalam aktivitas perdagangan.
Tanpa pengawasan yang konsisten, petani masih berpotensi menghadapi persoalan harga meskipun pemerintah telah menetapkan standar pembelian. Karena itu, diperlukan keterlibatan pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan proses transaksi berlangsung secara terbuka dan sesuai ketentuan.
"Penetapan harga saja belum cukup apabila tidak disertai pengawasan terhadap praktik perdagangan di lapangan. Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk memastikan transaksi berlangsung secara sehat dan tidak merugikan petani," tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Akhyannor juga mengusulkan agar asosiasi petani nantinya dapat menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum. Kerja sama tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah untuk mengawasi tata niaga gabah sekaligus menindaklanjuti apabila terdapat laporan mengenai praktik perdagangan yang merugikan petani.
"Mungkin nanti asosiasi itu juga bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk bersama-sama mengawasi. Jadi, apabila ditemukan praktik perdagangan yang merugikan petani, bisa segera ditindaklanjuti," pungkasnya.
Ia berharap rencana pengoperasian RMP di Desa Lempuyang dapat berjalan beriringan dengan pembentukan asosiasi petani dan pengawasan harga gabah. Dengan demikian, fasilitas pengolahan tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas pengolahan hasil panen, tetapi juga membuka peluang pemasaran yang lebih baik bagi petani lokal.
Menurutnya, keberhasilan pengembangan sektor pertanian tidak semata-mata diukur dari peningkatan produksi atau tersedianya fasilitas penggilingan padi. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan petani memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kerja mereka, sehingga kesejahteraan masyarakat pertanian di Kotim dapat terus meningkat. (Su).