KALAMANTHANA, Sampit – Kepastian penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp1,2 triliun yang menjadi hak Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menjadi perhatian DPRD. Besarnya dana tersebut dinilai memiliki arti penting bagi kemampuan keuangan daerah, terutama untuk mendukung pembangunan dan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

Ketua DPRD Kotim, Rimbun, mengungkapkan, dari total perkiraan DBH sebesar Rp1,2 triliun, sekitar Rp1 triliun merupakan kewajiban pemerintah pusat. Sementara sekitar Rp200 miliar lainnya berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Besarnya nilai tersebut membuat DPRD meminta adanya kejelasan mengenai realisasi penyaluran, termasuk mekanisme penghitungan yang digunakan pemerintah. Menurut Rimbun, daerah perlu memperoleh informasi secara terbuka agar mengetahui secara pasti besaran hak yang seharusnya diterima.

Ia menjelaskan, DBH berkaitan dengan penerimaan negara dari pemanfaatan sumber daya alam, termasuk sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Sejumlah komoditas pertambangan seperti bijih besi, bauksit, dan batu bara juga menjadi bagian dari sumber penerimaan yang disoroti dalam pembahasan tersebut.

Karena itu, DPRD mendorong Kementerian Keuangan memberikan penjelasan terperinci mengenai dasar penghitungan, komponen penerimaan, hingga mekanisme pembagian DBH kepada daerah. Transparansi dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki kepastian terhadap hak keuangan yang menjadi bagian dari pendapatan daerah.

Rimbun menegaskan, persoalan DBH bukan sekadar menyangkut angka dalam administrasi keuangan, melainkan berkaitan dengan kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan. Sebab, ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor penting untuk merealisasikan berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

“Yang kami minta adalah kejelasan dan keterbukaan dalam perhitungan DBH. Pemerintah daerah harus mengetahui berapa hak yang menjadi bagian Kotim dan bagaimana proses penyalurannya. Jangan sampai daerah terus menunggu tanpa kepastian mengenai dana yang memang menjadi haknya,” tegas Rimbun, Rabu (18/11/2026).

Ia juga menyoroti kondisi fiskal pemerintah pusat yang disebut mengalami tekanan akibat defisit anggaran. Kondisi tersebut diduga turut berpengaruh terhadap proses penyaluran dana transfer ke daerah. Meski demikian, menurutnya, persoalan kemampuan keuangan pemerintah pusat tidak seharusnya menghilangkan kewajiban pemenuhan hak daerah yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

DPRD berpandangan, kebijakan pengelolaan dan penghematan anggaran di tingkat pusat tetap harus memperhatikan keberlangsungan pembangunan di daerah. Sebab, pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui program-program yang telah direncanakan.

Untuk memperkuat perjuangan tersebut, DPRD Kotim akan membangun koordinasi bersama pemerintah kabupaten, termasuk bupati dan sekretaris daerah. Upaya itu dilakukan agar penyampaian aspirasi tidak hanya dilakukan oleh lembaga legislatif, tetapi menjadi langkah bersama pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepastian penyaluran DBH.

“Kami akan duduk bersama pemerintah daerah untuk menyampaikan persoalan ini. Kepentingannya jelas, yakni agar kebutuhan dan aspirasi masyarakat bisa diakomodasi melalui dukungan anggaran yang tersedia. Kami akan terus memperjuangkan supaya DBH yang menjadi hak Kotim ditransfer ke daerah sesuai aturan,” ujarnya.

Rimbun berharap pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi segera memberikan kepastian mengenai kewajiban DBH tersebut. Kejelasan waktu dan mekanisme penyaluran diperlukan agar pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan keuangan secara lebih terukur.

Menurutnya, semakin jelas kepastian penerimaan daerah, semakin mudah pula pemerintah kabupaten menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, persoalan DBH diharapkan tidak berlarut-larut dan hak keuangan Kotim dapat segera diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. (Su).