KALAMANTHANA, Sampit – Besarnya potensi ekonomi dari perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diharapkan mampu memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat setempat. Salah satunya melalui pengelolaan kebun plasma yang tidak hanya memberikan manfaat kepada penerima hasil perkebunan, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotim, Marudin, menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan plasma sawit. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi langkah penting untuk memperjelas tata kelola sekaligus memastikan manfaat plasma 20 persen dapat dirasakan masyarakat lokal.

Marudin menilai, persoalan plasma sawit tidak hanya berkaitan dengan besaran pembagian hasil antara perusahaan dan masyarakat. Lebih dari itu, perlu ada perhatian terhadap bagaimana hasil perkebunan tersebut dikelola, dimanfaatkan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap perputaran ekonomi di Kotim.

Ia mengungkapkan, berdasarkan perkiraan yang disampaikannya, perputaran hasil plasma sawit 20 persen di Kotim mencapai sekitar Rp1 triliun setiap bulan. Namun, dari jumlah tersebut, uang yang benar-benar berputar di wilayah Kotim diperkirakan hanya sekitar 10 persen. Sementara sebagian lainnya mengalir ke kabupaten lain, luar provinsi, bahkan ke luar Pulau Kalimantan.

"Perputaran penghasilan plasma sawit 20 persen itu di Kotim kurang lebih mencapai Rp1 triliun dalam sebulan. Tetapi, uang yang benar-benar berputar di daerah diperkirakan hanya sekitar 10 persen," ungkap Marudin, Rabu (18/11/2026).

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama agar potensi besar sektor perkebunan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal bagi daerah. Karena itu, keberadaan Perda diharapkan mampu menjadi landasan untuk mengatur pengelolaan plasma secara lebih terarah, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sebagai Ketua Bapemperda, Marudin menyatakan kesiapan DPRD Kotim untuk mendorong pembahasan Raperda tersebut. Ia juga menyebut Fraksi PKB memberikan perhatian terhadap upaya memperkuat keberpihakan kebijakan kepada masyarakat lokal, sehingga hasil perkebunan tidak hanya dinikmati secara individual, tetapi turut menggerakkan perekonomian daerah.

Salah satu aspek yang dinilai perlu diperhatikan dalam penyusunan regulasi adalah kriteria penerima manfaat, termasuk aspek administrasi kependudukan. Ia berharap pengaturan tersebut dapat memberikan prioritas kepada masyarakat yang memiliki administrasi kependudukan Kotim, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan hak-hak masyarakat yang telah ada.

"Bagaimana regulasi itu bisa mengatur agar hasil plasma 20 persen benar-benar berputar di daerah dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang memiliki administrasi kependudukan Kotim. Dengan begitu, perputaran ekonomi lokal semakin kuat dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat," tegasnya.

Menurut Marudin, semakin besar hasil perkebunan yang berputar di Kotim, semakin terbuka pula peluang bagi tumbuhnya usaha masyarakat, perdagangan, hingga berbagai sektor ekonomi lainnya. Perputaran uang di daerah juga diharapkan dapat menciptakan efek berantai terhadap peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap pembentukan Perda pengelolaan plasma sawit tidak sekadar menjadi pemenuhan kebutuhan regulasi, tetapi benar-benar menghasilkan aturan yang memberikan kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Dengan tata kelola yang lebih baik, potensi industri kelapa sawit di Kotim diharapkan dapat menjadi kekuatan ekonomi yang turut mendorong kemajuan daerah. (Su).