KALAMANTHANA, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih menghadapi tantangan serius dalam memperkuat kemandirian fiskal.
Hal ini tercermin dari realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 yang belum mencapai target dan masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Wakil Bupati Kotim, Irawati, menyampaikan bahwa dari target pendapatan sebesar Rp2,22 triliun, realisasi yang berhasil dicapai hanya Rp1,97 triliun atau sekitar 88,98 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah strategis untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
“Ketergantungan terhadap dana pusat masih cukup tinggi. Ini menjadi tantangan bagi daerah untuk terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah agar lebih mandiri,” ujar Irawati saat menyampaikan pidato pengantar LKPJ Bupati Kotim tahun 2025 di rapat paripurna DPRD, Senin (30/3/2026).
Tak hanya pendapatan, serapan belanja daerah juga belum maksimal. Dari target Rp2,38 triliun, realisasi belanja tercatat sebesar Rp2,12 triliun atau 89,16 persen.
Hal ini menandakan masih adanya ruang perbaikan dalam efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
Menurut Irawati, dinamika kebijakan fiskal nasional turut memengaruhi kondisi keuangan daerah, terutama dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada ruang gerak daerah.
“Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah harus lebih selektif dan memastikan setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Pemkab Kotim, lanjutnya, terus berupaya meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi. Salah satu fokus utama adalah mendorong kepatuhan wajib pajak, khususnya perusahaan di sektor perkebunan kelapa sawit dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).
Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, pemerintah daerah tetap memprioritaskan sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Di sisi lain, DPRD Kotim diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif terhadap LKPJ tersebut sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.
“Masukan dari DPRD sangat penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (su)