KALAMANTHANA, Puruk Cahu - Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Sensus Ekonomi (SE) 2026 secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (15/6/2026).
Rakor tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Dari Pemkab Murung Raya, kegiatan diikuti Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Eko SDA) Setda Murung Raya Cahaya Rinae bersama jajaran terkait.
Dalam arahannya, Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data memiliki peran penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Ia menegaskan data yang akurat dapat mendukung penyusunan kebijakan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menghasilkan data berkualitas untuk mendukung perencanaan pembangunan.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga mendapat dukungan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2/3811/SJ tanggal 24 April 2026. Pemerintah daerah diminta melakukan pembinaan, pengawasan, sosialisasi, serta mendorong masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam pendataan.
Selain membahas sensus ekonomi, rakor juga memaparkan perkembangan inflasi nasional. Inflasi nasional pada Mei 2026 tercatat 3,08 persen secara tahunan, sedangkan secara bulanan mencapai 0,28 persen.
Pemerintah daerah diminta terus memperkuat langkah pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
Dalam rakor tersebut, Mendagri juga menyampaikan momentum penyelenggaraan Piala Dunia dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menghibur masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
Kegiatan nonton bersama dinilai dapat menjadi ruang mempererat persatuan sekaligus membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM melalui penjualan atribut dan berbagai produk pendukung.
Pemkab Murung Raya diharapkan dapat menindaklanjuti arahan tersebut melalui penguatan pengendalian inflasi serta dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar data yang dihasilkan dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat. (Sly).