KALAMANTHANA, Palangka Raya – Fraksi Golkar DPRD Kota Palangka Raya menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang hingga akhir Juli baru mencapai 48,55 persen.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Hasan Busyairi, menyebut realisasi pendapatan daerah tercatat Rp581,3 miliar dari target Rp1,1 triliun. “Data tersebut menjadi gambaran penting mengenai kondisi pelaksanaan APBD yang sedang berjalan dan dapat dijadikan dasar dalam menyusun perubahan anggaran,” ujarnya, Rabu (2/9/2026).
Selain itu, realisasi belanja daerah hingga akhir Juli tercatat Rp496,5 miliar atau 40,46 persen dari pagu lebih Rp1,2 triliun. Hasan menegaskan, perubahan anggaran merupakan bagian dari dinamika pengelolaan keuangan daerah yang harus disesuaikan dengan kondisi fiskal, kebutuhan pemerintahan, dan prioritas pembangunan.
Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, pemerintah kota memproyeksikan pendapatan meningkat menjadi Rp1,22 triliun, belanja Rp1,27 triliun, dengan pembiayaan netto Rp53,26 miliar. Fraksi Golkar menilai penyesuaian ini langkah penting untuk memperkuat pelayanan publik dan menjawab kebutuhan pembangunan.
“Perubahan anggaran harus tetap diarahkan pada program-program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, mendukung pelayanan publik, memperkuat pembangunan daerah, serta menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” tegas Hasan.
Fraksi Golkar menyatakan sepakat agar Rancangan Perubahan APBD 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama pemerintah daerah, guna mengoptimalkan pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. (Mit).