KALAMANTHANA, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan penataan jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja organisasi pemerintahan. Sebanyak 16 pejabat eselon II resmi menempati posisi baru setelah dilantik Bupati Kotim Halikinnor, Jumat (11/9/2026).
Penataan tersebut membawa perubahan pada sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotim. Dari 16 pejabat yang dilantik, sebanyak 14 merupakan pejabat yang mengalami mutasi, sedangkan dua lainnya mendapat kepercayaan untuk mengisi jabatan yang sebelumnya masih kosong.
Langkah tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pergantian posisi. Penempatan pejabat dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta yang telah mendapatkan persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.
Penerapan mekanisme tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Kotim dalam menjalankan sistem merit, yakni menempatkan aparatur sesuai kompetensi, pengalaman, kapasitas serta kebutuhan organisasi.
Dengan susunan baru ini, sejumlah perangkat daerah diharapkan dapat bergerak lebih optimal dalam menjalankan program kerja. Para pejabat yang mendapat amanah baru juga dituntut segera beradaptasi dengan tugas, karakter organisasi serta berbagai persoalan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
Bupati Kotim Halikinnor menyampaikan bahwa penataan dilakukan untuk memastikan kebutuhan organisasi dapat dipenuhi dengan sumber daya aparatur yang tepat. Menurutnya, pergantian posisi tersebut diharapkan memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja pemerintahan.
“Penataan ini diarahkan untuk mempercepat pengisian jabatan sekaligus memperkuat penerapan sistem merit, sehingga kinerja birokrasi dapat semakin sesuai dengan kebutuhan organisasi,” kata Halikinnor.
Ia juga mengingatkan pejabat yang baru dilantik agar segera memahami tugas pokok dan fungsi pada perangkat daerah masing-masing. Kemampuan membaca persoalan dan menentukan langkah penyelesaian dinilai penting agar program pemerintah tetap berjalan secara efektif.
Selain itu, koordinasi antarperangkat daerah menjadi perhatian dalam masa transisi. Pergeseran pejabat diharapkan tidak menjadi hambatan bagi pelayanan publik maupun pelaksanaan program pembangunan yang telah berjalan.
Sebaliknya, perubahan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk menghadirkan penyegaran dalam organisasi sekaligus memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah.
Para pejabat yang mendapat amanah baru memiliki latar belakang pengalaman di sejumlah bidang pemerintahan. Dengan penempatan pada posisi yang berbeda, pengalaman tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam mengelola program dan menyelesaikan berbagai persoalan di masing-masing perangkat daerah.
Adapun susunan 16 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik yakni:
1. Marjuki — Kepala Dinas Perikanan.
2. Hawianan — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
3. Multazam — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
4. Agus Tripurna Tangkasiang — Sekretaris DPRD.
5. Rihel — Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Wim RK Benung — Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
7. Ahmad Sarwo Oboy — Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
8. Imam Subekti — Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
9. M Saleh — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
10. Alang Arianto — Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
11. Muhammad Irfansyah — Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
12. Rody Kamislam — Kepala Badan Pendapatan Daerah.
13. Gusti Mukafi — Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
14. Hari Ramadhani — Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
15. Waren — Kepala Dinas Sosial.
16. Muslih — Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
Penataan tersebut sekaligus diharapkan memperkuat konsolidasi pemerintahan di tengah kebutuhan pelayanan masyarakat yang terus berkembang.
Pemkab Kotim menempatkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pelaksanaan pembangunan sebagai bagian penting dari penataan organisasi. Karena itu, pejabat yang baru menempati posisi masing-masing diharapkan mampu segera membangun komunikasi dengan jajaran internal maupun mitra kerja.
Dengan komposisi baru tersebut, roda pemerintahan diharapkan semakin solid dan responsif. Setiap perangkat daerah juga diharapkan dapat memperkuat sinergi sehingga berbagai program prioritas pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara lebih terarah.
Pergantian pejabat pada akhirnya diharapkan bukan sekadar perubahan nama dalam struktur organisasi, melainkan menjadi bagian dari penyegaran birokrasi untuk menghadirkan kinerja pemerintahan yang semakin efektif, profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kotim.