KALAMANTHANA, Tamiang Layang - Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp869,218 miliar.
Pengajuan tersebut disampaikan Bupati Barito Timur M Yamin melalui Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027 yang dibacakan Sekretaris Daerah Misnohartaku dalam III Masa Sidang II DPRD Barito Timur, Jumat (11/9/2026).
“Mengingat minimnya anggaran yang tersedia, maka pemerintah daerah mengarahkan rancangan anggaran tersebut untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat melalui penguatan pendidikan, kesehatan, daya saing ekonomi, serta pemerataan akses layanan publik,” papar Yamin.
Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 yang telah disepakati, total rancangan APBD mencapai Rp869.218.808.466,07.
Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp848.018.349.723. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp869.218.808.466,07 yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Dengan kondisi tersebut, terdapat selisih antara pendapatan dan belanja sebesar Rp21.200.458.743,08. Pemerintah daerah menyiapkan pembiayaan netto dengan nilai yang sama untuk menutup defisit dalam rancangan APBD 2027.
Fokus Pendidikan dan Kesehatan
Yamin mengatakan Pemkab Barito Timur menetapkan tema pembangunan 2027, yaitu “Peningkatan pembangunan dan pemerataan sumber daya manusia yang unggul, gigih, berdaya saing dan berkarakter.”
Tema tersebut menjadi dasar dalam mengarahkan kebijakan pembangunan, terutama peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penguatan sumber daya manusia.
Untuk mencapai sasaran tersebut, Pemkab Barito Timur menetapkan empat prioritas dalam APBD 2027. Prioritas itu meliputi penguatan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, penguatan daya saing dan kegigihan ekonomi, serta pemerataan akses layanan publik.
“Tema tersebut menegaskan komitmen daerah dalam memperkuat kualitas pendidikan, kesehatan, serta akses layanan publik guna menciptakan SDM yang menjadi modal utama kemajuan daerah,” ujarnya.
Pada sektor pendidikan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran minimal 20 persen dari total belanja daerah. Anggaran tersebut diarahkan untuk memenuhi ketentuan fungsi pendidikan sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sementara di sektor kesehatan, anggaran dialokasikan melalui Dinas Kesehatan dan RSUD untuk mendukung kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Infrastruktur Terkendala Ruang Fiskal
Di sisi lain, Pemkab Barito Timur mengakui pembangunan infrastruktur pelayanan publik masih menghadapi keterbatasan ruang fiskal.
Dalam rancangan APBD 2027, alokasi belanja infrastruktur belum memenuhi target mandatory spending sebesar 40 persen dari total belanja daerah.
Kondisi tersebut dipengaruhi besarnya belanja wajib dan mengikat, termasuk belanja pegawai yang masih berada di atas 30 persen dari APBD. Pemerintah juga harus memenuhi ketentuan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
“Pemerintah Daerah perlu melakukan efisiensi anggaran dan skala prioritas secara bertahap dengan tetap fokus pada pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada pelayanan publik,” tegas Yamin.
Selain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, pemerintah daerah juga menyiapkan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan ASN serta pengawasan internal pemerintah.
Anggaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.
DPRD Diajak Bahas Secara Konstruktif
Yamin mengajak DPRD Barito Timur membahas rancangan APBD 2027 secara konstruktif dan responsif. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif diperlukan agar program yang masuk dalam APBD selaras dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
“Saya percaya kepada unsur pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat dapat bekerja sama dan memberikan dukungan, saran serta pemikiran yang konstruktif dan responsif dalam pembahasan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun anggaran 2027,” katanya.
Ia menambahkan, pembahasan APBD 2027 perlu mempertimbangkan prioritas nasional, prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta prioritas Kabupaten Barito Timur.
Selain itu, penyusunan anggaran juga diarahkan untuk mendukung 20 program Bupati dan Wakil Bupati serta menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan daerah.
“Dengan demikian APBD tahun anggaran 2027 dapat kita jadikan instrumen utama untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Barito Timur,” pungkasnya. (Anigoru).
