KALAMANTHANA, Palangka Raya — Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) diminta untuk memasukkan perbaikan ruas Jalan Nasional Kuala Kurun–Murung Raya ke dalam daftar prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2027. Akses vital penghubung kawasan utara daerah ini mendesak untuk segera ditangani agar tidak makin melumpuhkan aktivitas warga maupun laju perekonomian lokal.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Yetro Midel Yoseph, menilai progres pembenahan di perlintasan strategis tersebut masih sangat lambat. Menurutnya, jika kendala anggaran belum memungkinkan pengerjaan pengaspalan penuh, setidaknya dapat ditempuh upaya pengerasan jalan terlebih dahulu sebagai solusi darurat demi keselamatan pengendara.
“Kami berharap ruas Jalan Kuala Kurun–Murung Raya segera diperbaiki oleh BPJN. Sudah dua tahun ini belum ada perbaikan yang signifikan. Kalau belum bisa diaspal, minimal dilakukan pengerasan sebagai langkah yang didahulukan,” ujar Yetro, Jumat (3/7/2026).
Kerusakan yang diwarnai lubang menganga serta ancaman longsor di sejumlah titik kian meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Selain memangkas efisiensi waktu tempuh, tersendatnya lalu lintas barang dan jasa akibat kerusakan jalan berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
Ia menegaskan pentingnya konsistensi dan keseriusan penanganan secara menyeluruh dari instansi terkait, bukan sebatas perbaikan sementara yang sporadis.
“Belum selesai memperbaiki satu titik, muncul lagi kerusakan di titik lainnya. Yang menjadi pertanyaan kita bukan hanya soal pembiayaan, tetapi juga komitmen. Niat itu ada, duit ada tidak persoalannya?” selorohnya.
Menghadapi perancangan program mendatang, jajaran Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah telah merampungkan konsolidasi internal. Rangkaian usulan prioritas siap disodorkan dalam forum pembahasan anggaran 2027 bersama pihak BPJN.
“Kami sudah berdiskusi secara internal di Komisi IV dan tinggal menunggu momentum pembahasan anggaran 2027 untuk menentukan prioritas. Mudah-mudahan dari diskusi itu ada beberapa usulan yang bisa dibahas dan menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti,” tutup Yetro. (adt)