KALAMANTHANA, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dihadapkan pada tantangan fiskal dinamis yang menuntut akselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menanggapi hal tersebut, DPRD Kalimantan Tengah memandang penguatan instrumen pendapatan sebagai fondasi vital agar pembiayaan pembangunan daerah tidak terus-menerus bergantung pada kucuran dana transfer pusat.
Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Wengga Febri Dwi Tananda, menilai bahwa peningkatan kemandirian finansial tidak bisa dicapai sekadar dengan mendongkrak target nominal setiap tahun. Diperlukan pembenahan sistemik pada lini administrasi guna menutup celah kebocoran serta memaksimalkan potensi lokal yang ada.
"Optimalisasi PAD tidak cukup hanya menaikkan target penerimaan. Pemerintah juga harus memperkuat administrasi, memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengelola aset daerah secara lebih efektif. Kemandirian fiskal menjadi modal penting agar pembangunan bisa terus berjalan," ujar Wengga.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perluasan ruang fiskal akan berdampak langsung pada kapasitas pemerintah dalam mengeksekusi program-program strategis. Alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, hingga stimulus bagi sektor ekonomi masyarakat diyakini bakal jauh lebih leluasa.
Oleh sebab itu, pihaknya mendorong jajaran eksekutif agar konsisten melahirkan inovasi kreatif dalam menggali pos-pos pendapatan baru. Digitalisasi tata kelola keuangan daerah juga dinilai mendesak diterapkan agar proses penarikan retribusi dan pajak berjalan lebih transparan serta akuntabel.
Wengga mengingatkan bahwa muara utama dari penguatan kemandirian fiskal ini adalah kesejahteraan rakyat. Peningkatan pendapatan daerah harus berbanding lurus dengan pemerataan hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan oleh seluruh warga di Bumi Tambun Bungai. (adt)