Tekan Angka Stunting, DPRD Kalteng Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor

Penulis: Redaksi  •  Minggu, 05 Juli 2026 | 08:09:00 WIB
Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Bryan Iskandar

KALAMANTHANA, Palangka Raya - Percepatan penanggulangan kasus tengkes atau stunting di wilayah regional memerlukan perpaduan langkah strategis dan gotong royong lintas sektoral. Persoalan pelik ini dipandang tidak akan tuntas apabila penyelesaiannya hanya diserahkan kepada satu lembaga semata, melainkan menuntut keterlibatan terpadu agar dampaknya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Bryan Iskandar, menjelaskan bahwa stunting merupakan masalah multidimensional yang tidak sekadar bersumber dari kecukupan gizi anak. Faktor eksternal seperti tingkat edukasi, pola asuh keluarga, ketersediaan sanitasi layak, hingga kondisi ekonomi turut memegang peranan krusial dalam rantai persoalan tersebut.

“Persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, tetapi juga dipengaruhi berbagai faktor lain yang saling berkaitan,” ujarnya pada Sabtu (4/7/2026).

Lebih lanjut, Bryan menekankan bahwa beban pengentasan stunting tidak boleh dipikul sendirian oleh Dinas Kesehatan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib bergerak aktif sesuai bidang kewenangannya masing-masing guna memastikan intervensi kebijakan berjalan tepat sasaran.

Sebagai contoh, sektor pendidikan bisa dilibatkan dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, sementara Dinas Sosial mengambil porsi dalam pendampingan keluarga berisiko. Di level eksekusi bawah, pemerintah kabupaten dan kota bertindak sebagai garda terdepan di lapangan.

Pihaknya memastikan bahwa lembaga legislatif senantiasa berada di garda belakang untuk mengawal kebijakan tersebut. DPRD Kalimantan Tengah berkomitmen penuh memberikan sokongan penuh, baik melalui instrumen regulasi, pengesahan anggaran, maupun pengawasan melekat.

“DPRD siap memberikan dukungan, baik dari sisi kebijakan, pengawasan, maupun alokasi anggaran,” tegasnya.

Melalui optimalisasi fungsi pengawasan dewan, setiap program yang telah dirancang diharapkan mampu dieksekusi secara efektif, transparan, serta langsung menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan di Bumi Tambun Bungai. (adt)

Reporter: Redaksi
Back to top