KALAMANTHANA, Palangka Raya – Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Tengah mendesak Pemerintah Provinsi Kalteng segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI soal pengelolaan keuangan daerah. Sorotan utama tertuju pada kewajiban pemulihan Dana Bagi Hasil (DBH) Reboisasi senilai Rp273,03 miliar yang harus dituntaskan pada tahun anggaran berikutnya.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kalteng, Endang Susilawatie, menilai nilai sebesar itu tidak boleh dipandang sebagai urusan administratif semata. Menurutnya, temuan tersebut menjadi peringatan agar tata kelola keuangan daerah lebih disiplin dan transparan.
“Angka Rp273,03 miliar ini sangat besar. Jangan dianggap sepele karena dapat memengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam mendanai berbagai program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat,” kata Endang.
Endang menegaskan, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengendalian internal, memperbaiki kualitas perencanaan anggaran, dan memperketat pengawasan penggunaan keuangan daerah. Langkah itu dinilai penting agar temuan serupa tidak muncul lagi di kemudian hari.
Anggota DPRD Kalimantan Tengah tersebut juga mengingatkan, persoalan ini berpotensi menekan ruang fiskal pemerintah bila tidak segera diselesaikan. Pasalnya, kewajiban itu harus ditanggung pada tahun anggaran berikutnya. Kondisi tersebut dapat mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam menjalankan program prioritas.
“Rekomendasi BPK harus segera ditindaklanjuti. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan tertib, pembangunan dapat berjalan optimal tanpa terbebani persoalan yang seharusnya bisa dicegah sejak awal,” tegasnya.
Desakan Fraksi Gerindra ini menegaskan bahwa temuan BPK semestinya menjadi pijakan pembenahan, bukan sekadar catatan pemeriksaan. Bagi Endang, disiplin dan transparansi pengelolaan keuangan menjadi syarat agar pembangunan di Kalimantan Tengah tidak terhambat oleh masalah yang sebenarnya dapat dihindari sejak awal. (adt)