KALAMANTHANA, Palangka Raya – DPRD Kalimantan Tengah menilai percepatan pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Keterbatasan anggaran daerah dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan jalan secara menyeluruh.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, mengatakan biaya pembangunan jalan terus meningkat. Menurutnya, satu kilometer jalan dapat menelan anggaran sekitar Rp10 miliar atau lebih, bergantung pada kondisi geografis dan tingkat kesulitan di lapangan.
“Kalau hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah, tentu sangat berat. Karena itu kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan melalui APBN agar pembangunan jalan di Kalteng bisa dipercepat,” ungkapnya, Rabu (15/7/2026).
Lohing menjelaskan, dengan anggaran yang terbatas, pemerintah daerah lebih banyak memprioritaskan pemeliharaan rutin, seperti memperbaiki kerusakan ringan dan menutup lubang agar jalan tetap bisa dilintasi warga. Adapun peningkatan kualitas jalan secara permanen masih memerlukan pendanaan jauh lebih besar.
Anggota DPRD Kalimantan Tengah itu menilai luasnya wilayah Kalteng, dengan jaringan jalan yang menghubungkan banyak kabupaten dan kota, menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, dukungan pusat dianggap penting untuk mempercepat peningkatan jalan.
“Kalau anggarannya hanya cukup untuk tambal sulam, hasilnya juga hanya bertahan sementara. Jalan memang bisa dilewati, tetapi kerusakan akan kembali muncul apabila tidak dilakukan peningkatan konstruksi secara permanen. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Lohing menambahkan, pembangunan jalan tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur yang baik juga memperlancar distribusi barang dan jasa, membuka akses ke sentra pertanian dan perkebunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, infrastruktur yang memadai menjadi salah satu faktor penting untuk menarik investasi ke Kalteng. (adt)