KALAMANTHANA, Palangka Raya - DPRD Kalimantan Tengah mendesak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis digital guna mengoptimalkan mutu pelayanan publik. Akselerasi transformasi digital ini dinilai mendesak demi mewujudkan birokrasi pemerintahan yang kian gesit, efisien, serta akuntabel.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Pipit Setyorini, menggarisbawahi bahwa sudah waktunya jajaran birokrasi meninggalkan metode kerja konvensional dan beralih ke ekosistem layanan digital modern. Penguasaan teknologi informasi kini dipandang bukan sekadar tren mengikuti zaman, melainkan fondasi utama penyelenggaraan administrasi negara.
"Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Seluruh OPD harus mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah diakses, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi," ujar Pipit, Selasa (28/7/2026).
Ia memaparkan, integrasi sistem digital bakal memangkas birokrasi berbelit-belit yang selama ini kerap dikeluhkan publik. Di samping memudahkan masyarakat mengakses layanan, pengelolaan data yang saling terhubung antarinstansi membuat kinerja internal pemerintah jauh lebih produktif.
Lebih lanjut, Pipit menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memegang andil besar dalam memvalidasi basis data pembangunan. Ketersediaan data yang presisi diyakini mampu menuntun eksekutif merumuskan kebijakan yang benar-benar solutif bagi kebutuhan warga.
"Kebijakan yang tepat berawal dari data yang akurat. Karena itu, pemanfaatan teknologi informasi harus terus diperkuat agar setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," katanya.
Di sisi lain, penerapan sistem digital secara masif akan mendongkrak transparansi serta akuntabilitas kinerja instansi. Seluruh rekam jejak administratif yang tersimpan rapi turut mempermudah fungsi pengawasan.
"Data yang terbuka dan akurat akan memudahkan DPRD Kalimantan Tengah melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Dengan begitu, kami dapat memberikan masukan yang lebih tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah," tegasnya. (adt)